Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 April 2026

Created: 06 April 2026

Purwodadi — Perubahan cara kerja birokrasi tidak lagi bisa ditunda. Di tengah dinamika global yang terus bergerak, efisiensi dan ketangkasan menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Senin (6/4/2026), Asisten Administrasi Umum Sekda Grobogan, Catur Suhantoro, memimpin apel pagi yang diikuti ASN di lingkungan Setda, Bapperida, BPPKAD, dan Satpol PP. Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan arah transformasi budaya kerja menuju birokrasi yang lebih agile, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dalam arahannya, ia menekankan bahwa efisiensi kini menjadi tolok ukur utama kinerja birokrasi. Pemanfaatan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, perlu dilakukan secara optimal agar target kinerja tetap tercapai tanpa pemborosan.

“Efisiensi kita maksimalkan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, untuk mencapai target kinerja. Target harus tercapai dengan anggaran seminimal mungkin,” tegasnya.

Transformasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 800/8 Tahun 2026, yang merujuk pada arahan pemerintah pusat dan provinsi. Salah satu penyesuaian yang mulai diterapkan adalah pola kerja fleksibel melalui skema work from home (WFH) setiap hari Jumat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran terhadap tanggung jawab. ASN tetap dituntut responsif terhadap kebutuhan organisasi, termasuk ketika sewaktu-waktu harus hadir di kantor.

“WFH bukan otomatis libur. Bapak dan Ibu yang sewaktu-waktu dihadirkan harus tetap responsif,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, ASN yang menjalankan WFH tetap wajib melakukan presensi elektronik melalui aplikasi Simpel-GAN, serta bersedia hadir kembali ke kantor jika dibutuhkan. Pengaturan ini menjadi upaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kedisiplinan aparatur.

Sementara itu, pemerintah daerah memastikan bahwa penyesuaian pola kerja ini tidak mengganggu layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Unit seperti rumah sakit dan laboratorium kesehatan, puskesmas, satuan pendidikan, serta layanan perizinan di DPMPTSP tetap beroperasi normal dan tidak menerapkan WFH.

Di sisi internal, langkah efisiensi juga diterapkan secara lebih konkret dalam operasional sehari-hari. ASN didorong untuk melakukan penghematan energi, mulai dari pengaturan penggunaan listrik dan pendingin ruangan, hingga pemanfaatan air secara bijak. Selain itu, penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan turut dianjurkan sebagai bagian dari perubahan budaya kerja.

Setiap perangkat daerah diminta mencatat hasil efisiensi yang dilakukan dan melaporkannya secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa kebijakan yang diambil berjalan terukur dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan di lapangan, Inspektorat akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengawasan ini diharapkan tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menata kembali cara kerja birokrasi agar lebih selaras dengan tuntutan zaman, tanpa mengabaikan kualitas layanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 31 March 2026

Created: 31 March 2026

Purwodadi—Akses yang terhubung bukan hanya soal memperpendek jarak, tetapi juga membuka peluang yang selama ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Di wilayah dengan kondisi geografis tertentu, kehadiran jembatan kerap menjadi penentu kelancaran aktivitas warga, dari mobilitas harian hingga akses menuju layanan dasar seperti pendidikan.

Selasa (31/3/2026), Wakil Bupati Grobogan H. Sugeng Prasetyo menghadiri kegiatan groundbreaking pembangunan Jembatan Garuda di Sungai Lusi yang menghubungkan Desa Kedungrejo, Kecamatan Purwodadi. Jembatan sepanjang 100 meter ini dirancang untuk melayani sekitar 800 kepala keluarga.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jembatan Garuda yang digagas pemerintah pusat dan dilaksanakan secara serentak di sejumlah wilayah. Dalam keterangannya, Sugeng menyampaikan bahwa Kabupaten Grobogan menjadi salah satu penerima manfaat, dengan alokasi sembilan jembatan, terdiri dari dua jembatan dukungan Aramco dan tujuh jembatan gantung.

“Alhamdulillah hari ini kita Pemda Grobogan ikut bersama-sama dalam groundbreaking pembangunan Jembatan Garuda di Jawa Tengah. Dari program ini, Grobogan mendapatkan sembilan jembatan. Ini bentuk pemerataan infrastruktur yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, satu jembatan sebelumnya telah diresmikan di Kedungjati, sementara pembangunan yang dimulai saat ini di Desa Kedungrejo dan Desa Cingkrong menjadi bagian dari tahap berikutnya. Ke depan, masih terbuka kemungkinan adanya tambahan pembangunan, seiring dengan kebutuhan akses di sejumlah wilayah.

Menurut Sugeng, keberadaan jembatan ini tidak hanya akan memperpendek jalur transportasi, tetapi juga meningkatkan aspek keselamatan, terutama bagi pelajar yang selama ini harus melintasi jalur berisiko, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto.

“Harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti yang sering disampaikan, adalah memastikan anak-anak bisa bersekolah dengan aman. Tidak ada lagi yang harus menghadapi risiko saat menyeberang,” tambahnya.

Di lokasi yang sama, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari tahap ketiga dan keempat di wilayah Kodam IV/Diponegoro, yang dilaksanakan secara serentak agar penyelesaiannya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif bersamaan.

Menurutnya, program ini menjadi wujud kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses antar desa.

“Ini program pusat yang dikerjakan TNI melalui karya bakti bersama masyarakat. Bukan semata proyek kontraktual, tetapi gotong royong untuk membuka akses yang selama ini terputus,” jelasnya.

Ia juga mendorong masyarakat maupun pemerintah daerah lain yang masih memiliki wilayah dengan keterbatasan akses untuk menyampaikan laporan, agar dapat diinventarisasi dan ditindaklanjuti melalui program serupa.

Pembangunan jembatan ini ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan sejak peletakan batu pertama. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Purwodadi, Kepala Desa Kedungrejo, serta masyarakat setempat.

Dengan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, pembangunan ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (jsa)