Purwodadi— Kualitas pelayanan publik merupakan buah dari kerja yang tertib, perencanaan yang matang, serta konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Melalui kedisiplinan administratif dan operasional yang terjaga, kepercayaan publik dibangun secara bertahap lewat layanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Upaya menjaga ritme kerja tersebut tercermin dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II dan III Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Grobogan di UPTD BLK Purwodadi, Selasa (16/12/2025).

Evaluasi ini menjadi instrumen untuk memastikan birokrasi daerah tetap bergerak sesuai standar pelayanan dan koridor regulasi, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara bertanggung jawab.


Asisten Administrasi Umum Sekda Grobogan, Catur Suhantoro, menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dan berlapis. Tahapan evaluasi mencakup ketepatan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, pemenuhan pengembangan kompetensi aparatur, hingga kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

Pemantauan deviasi realisasi keuangan serta kepatuhan terhadap standar kompetensi pengadaan turut menjadi perhatian guna menjaga proses kerja tetap akuntabel.

Selain aspek administratif, evaluasi juga menyoroti hasil kerja setiap unit. Ketertiban pelaporan aset, ketepatan indikator kinerja, hingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijadikan tolok ukur untuk melihat sejauh mana kualitas layanan publik benar-benar dirasakan dan memenuhi harapan warga.


Hasil evaluasi menunjukkan adanya konsistensi kinerja di sejumlah perangkat daerah. Pada Triwulan II, capaian terbaik diraih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim), Sekretariat Daerah (Setda), dan Dispendukcapil.

Sementara pada Triwulan III, kinerja tertinggi dicatat oleh Dispendukcapil, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta Kecamatan Klambu. Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang terjaga secara berkelanjutan.

Lebih dari sekadar capaian, hasil evaluasi ini menjadi ruang refleksi bagi setiap perangkat daerah untuk terus membenahi proses dan merapikan tata kelola. Melalui penguatan birokrasi yang dijalankan secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus menata kinerja pemerintahan agar pelayanan publik semakin relevan dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. (jsa)

Purwodadi — Penegasan peran dan tanggung jawab antarperangkat daerah menjadi salah satu kunci agar pemerintahan berjalan efektif dan selaras. Menyadari urgensi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, memimpin rapat koordinasi terkait penegasan tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan perangkat daerah, Senin (14/7/2025), di Ruang Rapat Sekda.

Rapat ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Umum; serta kepala perangkat daerah dari Bappeda, BPPKAD, Disperakim, DLH, Dishub, Disperindag, DPUPR, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi Setda.

Forum ini menjadi bagian penting dari proses harmonisasi regulasi dan operasionalisasi di lapangan. Mengingat telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut perlu segera diikuti dengan penyesuaian peraturan bupati, termasuk penghapusan istilah subkoordinator dan pembaruan uraian tugas.

Dalam konteks itulah, forum ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dan memperjelas kewenangan atas sejumlah urusan yang masih berpotensi tumpang tindih. Beberapa isu yang dibahas antara lain pengelolaan sarana dan prasarana Alun-Alun Purwodadi, lampu penerangan jalan umum (PJU), pohon turus jalan, sarana pertamanan, pengelolaan parkir di tempat umum, pelaksanaan KUA-PPAS, serta pengelolaan sanitasi dan air minum.

“Di lapangan, kita masih menemukan kendala terkait hal-hal yang beririsan. Mungkin saling menunggu. Maka dari itu, perlu kita kuatkan kembali beberapa hal yang disepakati, agar ke depan semakin tepat dan tugas-tugas berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi masalah, bisa langsung action tanpa penugasan khusus. Optimalisasi tugas dan efisiensi pelaksanaan juga menjadi tujuan kita bersama,” ujar Sekda.

Ia juga menambahkan, “Mari kita diskusikan bersama,” seraya menegaskan pentingnya ruang dialog dan keterbukaan antarpemangku kebijakan agar tugas yang dijalankan benar-benar selaras, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung.

Rapat ini sekaligus menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan bukan hanya untuk menghindari potensi duplikasi kerja, tetapi juga untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memudahkan penyelesaian persoalan teknis secara langsung, tanpa harus menunggu penugasan tambahan.

Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pada kesepahaman bersama, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih lincah dan tepat dalam menjalankan fungsi masing-masing. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan bukan hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada soliditas tim yang menjalankan. (jsa)