Surakarta – Pertanyaan kritis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Sekda), Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., membuka acara Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Tim Evaluator SAKIP Kabupaten Grobogan. “Apakah pengelolaan anggaran kita sudah betul-betul bermanfaat untuk masyarakat? Apakah penyerapan anggarannya sudah berbanding lurus dengan kinerjanya?” tanyanya, memicu refleksi mendalam di antara para peserta.

Acara yang digelar oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan pada Senin (20/5/2024) di Surakarta ini menyoroti pentingnya SAKIP dalam memastikan penggunaan anggaran pemerintah yang efektif dan akuntabel. “SAKIP digunakan untuk mengukur kinerja atas anggaran yang sudah diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga diharapkan pengelolaan dan penyerapan anggaran kita betul-betul bermanfaat untuk masyarakat serta berbanding lurus dengan kinerjanya,” tegas Sekda Anang.

Meski nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Grobogan terus meningkat selama tiga tahun terakhir, Sekda Anang menilai perlu ada perubahan strategi dalam implementasi SAKIP. Pada tahun 2021, nilai SAKIP mencapai 62,96 dengan predikat B. Tahun berikutnya, nilai ini naik menjadi 63,27, dan pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 64,25. Kendati demikian, target nilai 70 pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dianggap cukup menantang.

“Kalau kita melihat RPJMD, target tahun 2024 nilai SAKIP kita harus 70. Saya paham, ini cukup berat (…) Tetapi kita tidak boleh hanya begini-begini saja, perlu ada perubahan strategi dalam implementasi SAKIP kita,” ujar Anang.

Menurut PerMenPAN RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi SAKIP mencakup empat komponen utama: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Sekda Anang mengimbau agar keempat komponen ini dicermati dengan serius, baik dari segi pemenuhan, kualitas, maupun pemanfaatannya.

Bimbingan teknis ini merupakan langkah awal dalam memperkuat pemahaman Tim Evaluasi Internal sebagai evaluator SAKIP perangkat daerah. Langkah berikutnya adalah memperkuat SAKIP di tingkat perangkat daerah, yang menjadi elemen kunci dalam penilaian SAKIP Pemda. “Mengawal SAKIP tidak cukup dilakukan oleh satu atau dua perangkat daerah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama yang ada di ruangan ini. Saya yakin, jika kita serius, kita pasti bisa,” tambahnya.

Sekda Anang menekankan bahwa tujuan utama dari penguatan SAKIP adalah agar penggunaan anggaran yang diamanatkan kepada pemerintah benar-benar dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Tidak lain tujuannya adalah agar penggunaan anggaran yang diamanatkan kepada kita benar-benar dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Dengan penekanan pada akuntabilitas dan transparansi, diharapkan pengelolaan anggaran Kabupaten Grobogan dapat lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat.

(Protkompim— JSA)

Purwodadi - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., membuka sosialisasi penggunaan aplikasi e-SKM (Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat) di Gedung Riptaloka Setda Grobogan pada Selasa (7/5/2024).

Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Sekda Anang Armunanto menyoroti pentingnya melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. "Kita minta kepada masyarakat untuk menilai pelayanan yang kita berikan kepada mereka," ujarnya.

Menurut Sekda Anang, survei ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur kualitas layanan, tetapi juga untuk mendengar langsung keluhan, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Dengan begitu, Pemkab Grobogan dapat terus memperbaiki layanan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dalam penjelasannya, Sekda Anang mengungkapkan bahwa terdapat 9 unsur dalam SKM yang menjadi fokus evaluasi, dari persyaratan hingga sarana dan prasarana. Namun, ia menyoroti kenyataan bahwa mayoritas perangkat daerah hanya melakukan survei sekali dalam setahun, meskipun pedoman menyatakan bahwa survei dapat dilakukan setidaknya per Triwulan.

“Berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM, periode melakukan survei per Triwulan, Semesteran atau setidaknya minimal 1 (satu) tahun. Tetapi mayoritas Perangkat Daerah kita hanya melakukan 1 (satu) kali dalam setahun,” terangnya.

Untuk mempercepat dan mempermudah proses survei, Sekda Anang meminta Bagian Organisasi Setda Grobogan untuk mengembangkan sistem e-SKM. Dengan aplikasi e-SKM, proses survei akan menjadi lebih efisien dan akurat. Masyarakat pun akan mendapatkan informasi secara realtime dan laporan yang lengkap.

“Dengan aplikasi e-SKM, nanti Bapak/Ibu langsung bisa tahu berapa IKMnya secara realtime, tidak perlu mengolah data manual, nanti laporan nya juga bisa langsung di unduh, disitu juga sudah hasil unsur mana yang nilainya rendah,” tuturnya.

Meski beberapa instansi mungkin sudah memiliki aplikasi SKM sendiri, Sekda Anang menegaskan pentingnya bermigrasi ke e-SKM untuk memastikan integrasi yang lebih baik dalam pengelolaan data survei.

Diharapkan, dengan diterapkannya aplikasi ini, tidak akan ada lagi alasan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat hanya sekali dalam setahun. Fitur dan indeks dari e-SKM ini juga akan dipublikasikan secara transparan di laman atau ruang pelayanan masing-masing, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah.

(Protkompim— JSA)