Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 25 September 2025

Created: 25 September 2025

Purwodadi – Arsip sering kali dipandang hanya sebagai tumpukan dokumen lama yang tersimpan di rak atau lemari. Padahal, di balik setiap arsip tersimpan informasi berharga yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Arsip juga merekam jejak kebijakan sekaligus menjadi bukti akuntabilitas pemerintah. Kesadaran inilah yang terus ditumbuhkan Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui pengelolaan kearsipan yang lebih modern, tertib, dan terbuka.

Kamis (25/9/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Acara yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) ini menghadirkan 120 peserta dari seluruh perangkat daerah, bertempat di salah satu hotel di Purwodadi.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa arsip tidak bisa dipandang sebelah mata karena berkaitan erat dengan data, keterbukaan informasi publik, dan pembangunan. “Arsip itu penting, jangan dipandang sebelah mata. Data bagian dari arsip, data menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, SIKN merupakan sistem yang dikelola Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk menghimpun dan mengolah data kearsipan dari berbagai simpul jaringan. Informasi tersebut kemudian terhubung dengan JIKN, sebuah portal nasional yang memungkinkan masyarakat mengakses arsip secara lebih terbuka. Dengan dukungan digitalisasi, arsip kini dapat ditemukan dengan lebih cepat, tepat, dan mudah kapan saja dibutuhkan.

Menurut Sekda, keberadaan SIKN dan JIKN membawa manfaat besar karena tidak hanya menjadi sarana pelayanan arsip, tetapi juga jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa tertib arsip bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cara menjamin hak publik atas informasi yang transparan. Dari sinilah arsip memiliki peran lebih luas, tidak hanya untuk birokrasi, tetapi juga untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan bersama.

“Arsip memuat memori kolektif yang autentik dan dapat dipercaya. Bila dimanfaatkan dengan baik, arsip akan memperkuat karakter bangsa sekaligus menjadi pijakan pembangunan,” tandasnya.

Kepala Dinarpusda Grobogan, Supriyanto, menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkenalkan aplikasi SIKN dan JIKN kepada perangkat daerah. “Dengan sistem ini, kualitas layanan publik dapat meningkat secara efektif dan efisien, sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” terangnya. Ia juga melaporkan bahwa Kabupaten Grobogan berhasil meraih predikat Memuaskan (A) dalam pengawasan kearsipan tahun ini.

Langkah ini menegaskan kesungguhan Pemkab Grobogan menjadikan arsip sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Arsip tidak hanya merekam masa lalu, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang hidup, menyambungkan generasi, dan menjadi pijakan dalam merancang masa depan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 24 September 2025

Created: 24 September 2025

Purwodadi – Data bukan hanya deretan angka. Di baliknya tersimpan informasi penting yang menjadi dasar arah pembangunan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penyusunan infrastruktur, hingga evaluasi program pemerintah. Agar data benar-benar bisa dipercaya, ia perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai asal-usul, cara pengumpulan, dan metode pengolahan. Keterangan ini dikenal dengan istilah metadata statistik, ibarat label yang memastikan data dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat.

Kesadaran akan pentingnya hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Metadata Statistik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi, Rabu (24/9/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, yang membuka kegiatan, menegaskan bahwa forum ini menjadi sarana memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi data di lingkungan Pemkab. “Melalui forum ini, kita berupaya memastikan data yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kualitas data sangat menentukan keberhasilan kebijakan. “Sebagus apa pun perencanaan, akan gagal bila tidak didukung data yang akurat,” tambahnya. Metadata, lanjutnya, memiliki peran penting dalam menjaga kualitas data sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2021.

Sekda juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya pelatihan teknis, tetapi komitmen nyata untuk membangun tata kelola data yang transparan dan akuntabel. “Data bukan lagi sekadar angka, melainkan sumber daya strategis yang menentukan kualitas perencanaan. Kita semua punya tanggung jawab moral dan profesional memastikan data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan perangkat daerah untuk mengoptimalkan kelembagaan komunikasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) telah mewajibkan badan publik menyiapkan mekanisme standar pelayanan informasi. “Jika informasi itu tidak dikecualikan, maka publikasikan di kanal-kanal yang dimiliki,” tandasnya.

Kepala Diskominfo Grobogan, Mudzakir Walad, menambahkan bahwa bimtek ini bertujuan menyamakan persepsi tentang penyusunan metadata. “Metadata yang lengkap, konsisten, dan sesuai standar akan menjamin kualitas data, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti,” jelasnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran BPS penting karena lembaga ini berperan sebagai pembina data sesuai amanat Perpres Satu Data Indonesia.

Bagi peserta, bimtek ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja berbasis data. Dengan metadata yang jelas, perangkat daerah diharapkan lebih mandiri dalam menyiapkan dan menyajikan data yang valid, lengkap, dan dapat diandalkan.

Melalui langkah ini, Pemkab Grobogan meneguhkan komitmen bahwa pembangunan harus bertumpu pada data yang berkualitas. Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang terukur, pemerintah berupaya memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. (jsa)