Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 11 June 2025

Created: 11 June 2025

Purwodadi— Keselamatan sering kali ditentukan oleh respons pertama ketika bencana melanda. Dalam situasi genting, kecepatan bertindak dan pengetahuan dasar tentang penyelamatan jiwa bisa menjadi penentu antara selamat atau kehilangan. Kesadaran inilah yang melatarbelakangi pelaksanaan Workshop Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan (SAR) yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Grobogan, Rabu (11/6/2025).

Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., hadir dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang digagas Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang (Basarnas Semarang). Beliau menilai pelatihan ini sangat penting, mengingat Kabupaten Grobogan memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Basarnas Semarang atas komitmen dan kerja sama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat kami. Kegiatan ini sangat penting dan strategis dalam membentuk kesiapsiagaan di tingkat akar rumput,” ujar Wakil Bupati.

Beliau menambahkan, pelatihan ini tidak hanya bertujuan agar masyarakat mampu berperan aktif dalam meminimalisir korban jiwa, tetapi juga membekali kemampuan untuk melakukan penanganan secara mandiri terhadap dirinya maupun orang di sekitarnya.

“Saya berharap, meskipun keterampilan ini sangat penting, semoga tidak perlu digunakan dalam situasi nyata. Itu berarti masyarakat kita terhindar dari bencana,” lanjutnya.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguasaan standar penanganan bencana oleh masyarakat. Ia menyebut bahwa prosedur penanganan bencana berlaku sama di seluruh dunia, sehingga pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini bersifat universal dan sangat berguna di berbagai situasi.

Kepala Basarnas Semarang, Budiono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk meminimalisir korban jiwa jika bencana terjadi. Selain meningkatkan kesiapan masyarakat, pelatihan ini juga bertujuan menumbuhkan kemandirian dalam proses pencarian dan pertolongan. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan pihak berwenang, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi dalam situasi darurat.

Melalui bimbingan penyuluhan dan simulasi lapangan, peserta dibekali keterampilan dasar yang dapat diterapkan saat menghadapi berbagai skenario bencana. Pelatihan ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya curah hujan yang kerap menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Grobogan, khususnya di daerah sekitar aliran sungai.

Lebih dari sekadar peningkatan kapasitas teknis, kegiatan ini menanamkan semangat solidaritas dan gotong royong dalam menjaga keselamatan bersama. Masyarakat yang terlatih tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga mampu menjadi penggerak di lingkungan terdekat saat situasi darurat terjadi.

Karena pada akhirnya, ketangguhan sebuah daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur atau alat berat, tetapi juga dari kesiapan warganya untuk saling menjaga dan bertindak cepat demi keselamatan bersama. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 07 June 2025

Created: 07 June 2025

Semarang—Kabupaten Grobogan kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD di Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025). Bupati Grobogan, Setyo Hadi, hadir langsung bersama Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani, menerima penghargaan tersebut dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

"Ini adalah capaian yang membanggakan dan harus kita syukuri bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Semoga tahun depan bisa dipertahankan dan terus meningkat kualitasnya," ujar Bupati Setyo Hadi dalam pernyataannya.

Bupati juga menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP selama satu dekade mencerminkan adanya sinergi yang baik antara jajaran eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi yang dilandasi semangat transparansi dan saling percaya menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Predikat WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Ia adalah cerminan dari akuntabilitas, transparansi, dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan anggaran secara tertib, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku. Sepuluh kali berturut-turut bukan angka yang datang dengan mudah—itu lahir dari proses panjang, pembenahan sistem, dan konsistensi kerja yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Dalam dokumen LHP yang diserahkan, BPK menyampaikan bahwa capaian opini WTP diberikan atas dasar penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian intern yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menyampaikan bahwa opini WTP tidak serta-merta berarti laporan keuangan bersih dari catatan. Jika dalam proses audit ditemukan kelemahan sistem atau indikasi penyimpangan, hal tersebut tetap akan dimuat dan direkomendasikan tindak lanjutnya. Ia berharap capaian ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam merealisasikan anggaran dan menjaga kualitas pelaksanaan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

WTP ke-10 ini bukan sekadar penghargaan formal, melainkan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Capaian ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa komitmen untuk transparansi, disiplin, dan akuntabilitas terus dijalankan dengan serius.

Di balik prestasi ini terdapat peran seluruh elemen pemerintahan yang saling mendukung dan berkontribusi, mulai dari staf pelaksana hingga pimpinan. Kesungguhan dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran menjadi modal utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan terpercaya bagi masyarakat Grobogan. (jsa)