HOME

AGENDA PIMPINAN DAERAH

Previous Year Previous Month Next Year Next Month

February 2047

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28

LIPUTAN KHUSUS

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 05 October 2026

Created: 05 October 2026

Bupati Grobogan Setyo Hadi menerima penghargaan dalam ajang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Semarang 2

Semarang— Kualitas produk hukum daerah tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur pembentukan serta ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib. Hal tersebut menjadi bagian penting agar produk hukum dapat digunakan sebagai rujukan yang jelas dan informasi mengenai ketentuan yang berlaku lebih mudah ditemukan ketika dibutuhkan.

Upaya tersebut tercermin dari Kabupaten Grobogan yang meraih tiga penghargaan dalam ajang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Penghargaan diserahkan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (5/10/2026). Bupati Grobogan Setyo Hadi hadir dalam kegiatan tersebut, yang juga diisi sambutan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Tiga penghargaan tersebut mencakup Pemerintah Daerah dengan Kepatuhan Terbaik dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Anggota JDIH di Wilayah Jawa Tengah yang Memperoleh Nilai 100 pada Pelaporan Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 yang Diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, serta Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa Terbaik.

Pada kategori Pemerintah Daerah dengan Kepatuhan Terbaik dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi salah satu penerima penghargaan bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Penghargaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan dalam proses pembentukan peraturan daerah, termasuk pelaksanaan tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kategori pelaporan kinerja anggota JDIH Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga meraih penghargaan atas perolehan nilai 100. Penghargaan pada kategori tersebut turut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal, Sekretariat DPRD Kota Surakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Tidar Magelang.

Bupati Grobogan bersama Bagian Hukum Setda dan Pemerintah Desa Jatilor dalam penerimaan penghargaan JDIH Jawa Tengahjpeg

Sementara itu, Pemerintah Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, menjadi salah satu penerima penghargaan Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa Terbaik. Pada kategori yang sama, penghargaan diberikan kepada Pemerintah Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Rangkaian penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum tidak hanya menjadi perhatian di tingkat pemerintah kabupaten, tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ketertiban dalam pembentukan regulasi perlu berjalan bersama dengan dokumentasi hukum yang tertata agar produk hukum dapat ditelusuri dan informasinya tersedia ketika diperlukan.

Selain capaian di tingkat Jawa Tengah, JDIH Kabupaten Grobogan menempati peringkat ke-8 kategori pemerintah kabupaten dalam pemeringkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2026.

Capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat kualitas pembentukan produk hukum sekaligus pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Grobogan. Produk hukum yang dibentuk melalui prosedur yang sesuai perlu diikuti dokumentasi yang tertib dan informasi yang mudah ditemukan, sehingga dapat menjadi rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 25 September 2026

Created: 25 September 2026

Sekda Grobogan Anang Armunanto meninjau sarana pendukung pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari penguatan kesiapan pelayanan publik. 2

Purwodadi— Pelayanan publik tidak cukup hanya memiliki standar dan dokumen yang lengkap. Standar tersebut perlu benar-benar dipahami oleh petugas yang menjalankannya, termasuk ketika menghadapi kondisi yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Cara petugas menjelaskan persyaratan, menangani pengaduan, hingga menghindari praktik maladministrasi menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Hal tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto saat meninjau pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Kamis (24/9/2026). Dalam peninjauan tersebut, Anang didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda dan Bagian Organisasi Setda, serta diterima Kepala Dinas Sosial Indri Agus Velawati.

Anang menekankan pentingnya setiap petugas memahami jenis dan produk layanan yang diberikan, standar pelayanan, serta tugas dan tanggung jawab sesuai penugasan. Petugas yang tercantum dalam surat keputusan juga perlu mengetahui peran masing-masing agar standar yang telah ditetapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi acuan ketika pelayanan berlangsung.

Pemahaman tersebut juga perlu mencakup potensi maladministrasi dalam pelayanan. Aparatur perlu mengetahui tindakan maupun kelalaian yang dapat menyimpang dari kewajiban pelayanan, sehingga setiap proses dapat dijalankan sesuai ketentuan. Dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025, maladministrasi antara lain mencakup perbuatan melawan hukum, melampaui atau menyalahgunakan wewenang, serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu situasi yang perlu dipahami petugas adalah ketika masyarakat datang dengan persyaratan yang belum lengkap. Menurut Anang, kondisi tersebut perlu direspons dengan penjelasan yang jelas sekaligus solusi sesuai ketentuan, bukan sekadar meminta masyarakat kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

“Kalau misalnya masyarakat sudah datang ke kantor untuk menerima layanan, hanya syaratnya kurang, tolong juga berikan solusi, jangan sampai masyarakat pulang dengan rasa kecewa,” pesan Anang.

Sekda Grobogan berdialog dengan petugas saat meninjau pelayanan di Dinas Sosialjpeg

Pesan tersebut menekankan bahwa kualitas pelayanan juga terlihat dari cara petugas menghadapi persoalan yang muncul dalam proses layanan. Ketika persyaratan belum lengkap, masyarakat perlu mengetahui dengan jelas apa yang masih harus dipenuhi dan bagaimana langkah selanjutnya agar proses pelayanan dapat dilanjutkan sesuai aturan.

Hal yang sama berlaku dalam penanganan pengaduan. Petugas yang diberi tanggung jawab perlu memahami mekanisme penerimaan dan tindak lanjut pengaduan, termasuk siapa yang menangani dan bagaimana proses tersebut dijalankan. Dengan demikian, pengaduan tidak hanya diterima, tetapi memiliki alur penanganan yang jelas.

Selain memperhatikan petugas dan proses pelayanan, Anang juga melihat sejumlah sarana pendukung di lingkungan Dinas Sosial. Penataan pojok baca, pengelolaan arsip inaktif, kebersihan ruang kerja, kesiapan komputer, hingga website turut menjadi perhatian dalam peninjauan.

Berbagai aspek tersebut saling berkaitan dengan kesiapan pelayanan. Dokumen perlu ditata agar mudah ditemukan dan diverifikasi ketika diperlukan. Pada saat yang sama, sarana pendukung harus dapat digunakan dan petugas perlu memahami informasi yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan begitu, kelengkapan administratif dan pelaksanaan pelayanan dapat berjalan beriringan.

Sekda Grobogan Anang Armunanto meninjau sarana pendukung pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari penguatan kesiapan pelayanan publikjpeg

Penguatan pelayanan tersebut berlangsung dalam konteks persiapan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2026. Berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025, penilaian dilakukan antara lain untuk menggambarkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik, memetakan potensi maladministrasi, memperoleh gambaran tingkat kepercayaan masyarakat, serta mendorong perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.

Dalam regulasi tersebut, penilaian mencakup dimensi input, proses, output, dan pengaduan. Penilaian juga mempertimbangkan kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan saran penyempurnaan dari Ombudsman.

Konteks tersebut memperkuat bahwa persiapan pelayanan tidak semestinya hanya diarahkan pada kelengkapan dokumen menjelang penilaian. Yang lebih penting, standar yang telah disusun dipahami oleh petugas, prosesnya dijalankan sesuai ketentuan, potensi maladministrasi dihindari, dan pengaduan dapat ditangani melalui mekanisme yang jelas.

Melalui peninjauan tersebut, Dinas Sosial didorong untuk terus memastikan setiap unsur pelayanan bekerja sebagaimana mestinya. Sebab, kualitas pelayanan paling nyata terlihat bukan ketika dokumen diperiksa, melainkan ketika masyarakat datang, membutuhkan informasi, menghadapi kekurangan persyaratan, atau menyampaikan pengaduan dan memperoleh penjelasan serta penanganan yang jelas sesuai ketentuan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 25 September 2026

Created: 25 September 2026

Sekda Grobogan Anang Armunanto memberikan arahan kepada tim saat melakukan verifikasi dan validasi KDKMP Desa Candisari dengan menekankan agar kondisi yang ditemukan di lapangan dicatat sesuai keadaan sebenarnyajpeg

Purwodadi— Pemeriksaan pembangunan fisik dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup hanya dengan melihat dokumen. Kondisi yang direncanakan perlu dilihat bersamaan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, sehingga hasil verifikasi dan validasi dapat menggambarkan keadaan KDKMP secara faktual.

Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto bersama tim melakukan verifikasi dan validasi KDKMP Desa Candisari, Kamis (24/9/2026). Pemeriksaan mencakup pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan, sekaligus berbagai sarana dan prasarana yang mendukung operasional koperasi.

Sejak awal pemeriksaan, Anang mengingatkan tim agar hasil verifikasi benar-benar menggambarkan kondisi yang ditemukan saat pemeriksaan. Baik kekurangan maupun kondisi yang sudah sesuai perlu dicatat sebagaimana adanya.

“Seperti yang saya pesankan kepada tim (verval) sejak awal, tolong potret apa adanya. Kalau kurang isi kurang, kalau baik isi baik. Yang bisa kita lakukan itu kan memotret kondisi yang ada sekarang,” ujar Anang.

Prinsip tersebut menjadi penting karena verifikasi dan validasi dilakukan dengan memadukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan langsung di lapangan. Dokumen perencanaan digunakan sebagai bahan pembanding untuk melihat kesesuaian dengan kondisi fisik dan kelengkapan yang ditemukan.

Dalam pemeriksaan administratif, tim mencermati dokumen kepemilikan tanah, data kepemilikan bangunan, serta dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Keterangan Rencana Kota (KRK). Gambar teknis, perhitungan teknis, Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta dokumentasi pelaksanaan pembangunan juga menjadi bagian dari bahan pemeriksaan.

Sekda Grobogan bersama tim memeriksa kondisi fisik Gerai dan Pergudangan KDKMP Desa Candisarijpeg

Pada saat yang sama, kondisi fisik diperiksa langsung di lapangan. Tim melihat kondisi bangunan Gerai dan Pergudangan, mengecek dimensi pekerjaan, serta memeriksa fungsi instalasi listrik, air bersih, drainase, sanitasi, dan jaringan internet. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis.

Pemeriksaan juga mencakup kelengkapan sarana dan prasarana KDKMP. Tim mencermati ketersediaan sekaligus fungsi berbagai perlengkapan, mulai dari rak display, perangkat kasir, komputer dan jaringan internet hingga CCTV, alat pemadam api ringan (APAR), genset, kendaraan operasional, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Dengan pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan secara beriringan, proses verval dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kesesuaian pembangunan dan kelengkapan KDKMP dengan perencanaan serta spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Hasil pemeriksaan selanjutnya dianalisis untuk melihat kesesuaian dokumen administratif, realisasi pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan, serta realisasi kelengkapan sarana dan prasarana. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi sebagai dokumen resmi hasil pemeriksaan.

Tim memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana KDKMP Desa Candisarijpeg

Status hasil verifikasi dan validasi dapat berupa Layak Digunakan dan Siap Operasional, Layak Digunakan dengan Catatan Perbaikan, atau Belum Layak. Apabila masih ditemukan kekurangan, hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut sesuai rekomendasi tim.

Hasil verval kemudian dilaporkan melalui SIMKOPDES (Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Laporan tersebut memuat antara lain hasil analisis dan kesimpulan, dokumentasi kegiatan, checklist yang telah diisi, serta Berita Acara Verifikasi dan Validasi.

Dengan demikian, verval tidak berhenti pada pemeriksaan apakah dokumen telah tersedia atau bangunan telah berdiri. Proses ini juga melihat apakah pembangunan dan kelengkapan yang disiapkan sesuai dengan perencanaan serta dapat mendukung fungsi KDKMP sebagaimana mestinya. Temuan yang masih perlu diperbaiki pun dapat dicatat secara jelas untuk menjadi dasar tindak lanjut sebelum memasuki tahap operasional. (jsa)