Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 27 July 2026

Created: 27 July 2026

Purwodadi— Pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari cepat atau lambatnya proses pelayanan, tetapi juga dari sejauh mana penyelenggara mampu mendengarkan pengalaman dan masukan masyarakat. Karena itu, setiap saran, kritik, maupun penilaian pengguna layanan menjadi bahan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Semangat tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema Optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi Kabupaten Grobogan, Senin (27/7/2026).

Forum menghadirkan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Grobogan Fandyasih Bowo Laksono sebagai narasumber. Kegiatan diikuti pengelola 33 gerai pelayanan yang beroperasi di MPP serta perwakilan masyarakat sebagai pengguna layanan. Turut hadir Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Yuni Totaliati dan Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan, Regulasi, Data, dan Pelaporan Anton Anggarakasih.

Dalam paparannya, Fandyasih menjelaskan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat bukan sekadar instrumen penilaian, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman mereka saat menerima pelayanan. Masukan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggara layanan dalam mengenali aspek yang sudah berjalan baik maupun yang masih perlu diperbaiki.
Ia menilai, salah satu persoalan yang masih kerap ditemui adalah belum tersampaikannya informasi standar pelayanan secara jelas kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai persyaratan, alur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, hingga biaya yang harus dibayarkan.

"Hakikat pelayanan publik adalah memperlakukan setiap orang sebagaimana kita ingin diperlakukan: dengan hormat, adil, cepat, dan sepenuh hati," ujar Fandyasih.

Karena itu, ia menekankan pentingnya setiap penyelenggara layanan memahami perbedaan antara Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mewujudkan pelayanan yang konsisten, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.



Selain aspek prosedur, forum juga membahas pentingnya mencegah berbagai bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mulai dari penundaan pelayanan tanpa alasan yang jelas, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, hingga pemberian informasi yang tidak sesuai perlu dihindari agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik terus terjaga.

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan pula perkembangan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi APIK MASÉ. Hingga Juli 2026, sistem tersebut telah menghimpun lebih dari 18 ribu responden dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Grobogan mencapai 90,36 atau berkategori sangat baik. Di lingkungan MPP, partisipasi responden juga meningkat dibanding triwulan sebelumnya, meskipun evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek pelayanan yang perlu terus disempurnakan, terutama terkait waktu pelayanan.

Forum berlangsung secara interaktif. Berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat maupun penyelenggara layanan dihimpun untuk menjadi bahan evaluasi bersama. Hasil forum akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, penguatan koordinasi antargerai, serta perbaikan sarana pendukung pelayanan.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap budaya perbaikan layanan dapat terus tumbuh di setiap unit pelayanan. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tetap berpartisipasi menyampaikan kritik, saran, maupun penilaian melalui Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 24 July 2026

Created: 24 July 2026

Geyer – Kejelasan batas wilayah tidak hanya berkaitan dengan garis pada peta. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, kepastian batas administrasi menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga kepastian hukum atas suatu wilayah.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan proses penegasan batas daerah melalui serangkaian verifikasi lapangan di sejumlah titik yang berbatasan langsung antara kedua wilayah.

Salah satu tahapan verifikasi dilakukan pada Selasa (21/7/2026) di subsegmen Desa Juworo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Desa Tlogotirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

Kegiatan tersebut melibatkan tim dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Sragen, Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, serta pemerintah desa di wilayah perbatasan.

Di lapangan, tim gabungan melakukan pengecekan koordinat dan mencocokkan titik batas dengan kondisi faktual. Hasil verifikasi kemudian diselaraskan dengan data spasial dan dokumen administrasi sebagai bagian dari tahapan penegasan batas daerah.

Proses ini dilakukan untuk memastikan batas administrasi antardaerah tersusun secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan batas wilayah menjadi fondasi penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Di sisi lain, batas daerah yang telah ditegaskan juga menjadi dasar dalam pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, penyusunan data kewilayahan, serta perencanaan pembangunan agar dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

Melalui verifikasi yang dilakukan secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan proses penegasan batas daerah agar menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepastian administrasi wilayah semakin kuat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih tertib dan terarah. (jsa)