Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 11 February 2026

Created: 11 February 2026

Purwodadi— Rapat Anggota Tahunan (RAT) bukan sekadar agenda rutin, melainkan momen penting untuk meninjau arah dan kesehatan KPRI Praja Sejahtera. Dari forum ini, pengurus dan anggota menilai sejauh mana koperasi dikelola secara transparan dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya.

Rabu (11/2/2026), Sekretaris Daerah Grobogan (Sekda) Anang Armunanto selaku pembina KPRI Praja Sejahtera menghadiri RAT Tutup Tahun Buku 2025 KPRI Praja Sejahtera yang digelar di UPTD BLK Grobogan. Dalam kesempatan tersebut, Sekda memberikan apresiasi kepada pengurus dan pengawas koperasi. Ia menekankan bahwa mengelola koperasi di tengah kesibukan tugas kedinasan bukanlah perkara mudah.

“Profesionalisme yang Bapak dan Ibu tunjukkan adalah fondasi utama kepercayaan anggota terhadap koperasi ini,” ujarnya.

Sekda Anang menyoroti disiplin pengurus dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu untuk periode kepengurusan 2022–2025. Hal ini, menurutnya, menunjukkan pengelolaan koperasi yang tertib dan akuntabel, sekaligus menegaskan bahwa praktik profesionalisme menjadi kunci keberlanjutan organisasi.

Per 31 Desember 2025, KPRI Praja Sejahtera membukukan aset sebesar Rp16,79 miliar. Sekda menekankan bahwa angka ini mencerminkan potensi lembaga ekonomi bersama yang dikelola dengan sungguh-sungguh dan partisipasi aktif anggota. Meski demikian, RAT juga menjadi ruang evaluasi. Sekda mencatat adanya penurunan jumlah anggota dan pemanfaatan fasilitas kredit yang belum optimal sebagai tantangan yang perlu dicermati dan dicari solusinya.

Dalam arahannya, Sekda menekankan tiga hal utama.

Pertama, koperasi adalah milik bersama, sehingga partisipasi aktif anggota menjadi penopang utama. “Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pemilik yang kritis dan peduli,” ujarnya.

Kedua, adaptasi dan inovasi layanan menjadi penting agar koperasi tetap relevan dengan kebutuhan anggota. Sekda mencontohkan digitalisasi layanan agar anggota bisa mengecek saldo atau mengajukan pinjaman cukup melalui handphone, serta diversifikasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, termasuk kerja sama dengan marketplace atau penyedia paket voucher digital. Ia menegaskan, inovasi tidak harus mahal, tetapi harus solutif dan memudahkan anggota.

Ketiga, setiap kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan sekadar keuntungan. Esensi koperasi, menurut Sekda, adalah menolong diri sendiri secara bersama-sama, sehingga anggota memiliki alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau ketika menghadapi kebutuhan mendesak.

RAT menjadi ruang bagi pengurus dan anggota untuk mengevaluasi perjalanan satu tahun terakhir, menata arah organisasi, dan memperkuat transparansi. Dengan pengelolaan yang tertib, inovasi layanan yang relevan, dan partisipasi anggota yang aktif, koperasi diharapkan terus tumbuh secara sehat dan tetap menjadi penyangga yang andal bagi kesejahteraan anggota.

Forum tahunan ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan koperasi bukan hanya diukur dari angka, tetapi dari kemampuan lembaga untuk tetap hidup, adaptif, dan relevan bagi setiap anggotanya. Nilai kebersamaan dan saling mendukung menjadi kekuatan utama yang membedakan koperasi dari lembaga keuangan lain, sekaligus menegaskan bahwa manfaat koperasi terasa langsung bagi mereka yang menjadi bagian di dalamnya. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 11 February 2026

Created: 11 February 2026

Purwodadi— Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin kuat, pembangunan tidak lagi cukup hanya cepat terealisasi. Kepastian hukum menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan berjalan tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen itu ditegaskan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati Grobogan dan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan di Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan, Rabu (11/2/2026).

Penandatanganan yang disaksikan jajaran perangkat daerah tersebut menjadi langkah penguatan sinergi di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam sambutannya, Bupati Setyo Hadi menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar agenda administratif.

“Kita tidak sedang hanya membubuhkan tanda tangan di atas materai,” ujarnya, “namun meneguhkan kembali janji bakti kepada masyarakat.”

Pernyataan itu sekaligus menggambarkan arah kolaborasi yang ingin dibangun. Bupati menyebut pembangunan dan hukum sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan. Pembangunan tanpa landasan hukum yang kokoh akan rapuh, sementara hukum yang tidak adaptif dapat menghambat kemajuan. Karena itu, kerja sama ini ditujukan untuk menciptakan ruang pemerintahan yang sehat—di mana inovasi tetap tumbuh, namun tetap berada dalam batas aturan.

Secara substansi, kerja sama ini memperkuat tiga pilar utama melalui peran Jaksa Pengacara Negara.

Pertama, mitigasi risiko hukum sejak tahap perencanaan dan penganggaran. Melalui pendampingan serta pemberian legal opinion, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Pendekatan preventif ini diharapkan memberi kepastian bagi aparatur sekaligus menjaga program pembangunan tetap berjalan sesuai koridor regulasi.

Pilar kedua adalah penyelamatan dan pemulihan aset daerah. Tanah, bangunan, maupun piutang daerah pada dasarnya merupakan kekayaan publik yang harus dilindungi. Apabila muncul persoalan hukum, pemerintah daerah dapat memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan untuk melakukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan. Setiap aset yang kembali tertib secara hukum pada akhirnya bermuara pada optimalisasi pelayanan dan penguatan kapasitas daerah.

Adapun pilar ketiga menyangkut penguatan posisi pemerintah daerah dalam menghadapi perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara. Dalam hal terjadi gugatan, Kejaksaan hadir mewakili pemerintah daerah untuk memastikan kepentingan negara dan masyarakat tetap terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kerja sama ini juga menyentuh dimensi sosial melalui dukungan pelaksanaan pelatihan kerja bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan, tetapi juga memiliki peran pembinaan dan pemulihan, agar warga binaan memiliki bekal keterampilan saat kembali ke tengah masyarakat.

Melalui sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada percepatan realisasi program, tetapi juga pada kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik. Dengan tata kelola yang semakin tertib dan terukur, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Grobogan. (jsa)