- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Jakarta—Perhatian pada perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kembali mendapat ruang penting dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan sejumlah kepala daerah di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Bupati Grobogan Setyo Hadi hadir langsung dalam audiensi yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, bersama tiga kepala daerah lainnya, yakni Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Bupati Labuhan Batu Maya Hasmita.
Turut mendampingi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Indri Agus Velawati.
Dalam forum tersebut, Gus Ipul menyampaikan arah kebijakan Kementerian Sosial yang berpegang pada tiga mandat Presiden, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran Bantuan Sosial. Ia menegaskan pentingnya keselarasan data dan pemahaman bersama di tingkat pusat maupun daerah.
“Basis kita harus sama yaitu DTSEN. Kuncinya di Bupati, Wali Kota dan Dinsos ini ya, harus memahami arah kebijakan Presiden saya minta pelajari model bisnis DTSEN supaya kita kerjanya sama baik pusat maupun daerah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Ia juga menekankan perlunya pemberdayaan agar masyarakat miskin tidak terus menerus bergantung pada bantuan sosial.
“Bansos hanya awal, setelah itu harus ada pemberdayaan. Saya minta daerah mempelajari model-model pemberdayaan sesuai potensi lokal. KPM ini harus terus naik desil. Dari desil 1 ke desil 2, dari desil 2 ke desil 3, dan seterusnya,” jelasnya.
Sebagai contoh, Kemensos telah mengembangkan kerja sama ekspor produk kerajinan anyaman desa binaan ke Amerika Serikat. Model seperti ini, menurut Gus Ipul, bisa direplikasi di daerah lain agar keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan keunikan Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dengan sekolah umum, program ini bukan hanya menyediakan pendidikan gratis untuk anak dari keluarga desil 1 dan 2, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan, gizi, pembangunan rumah, keanggotaan koperasi bagi orang tua, hingga jaminan sosial bagi seluruh anggota keluarga.
“Sekolah Rakyat ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Anak bersekolah, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, keluarga didaftarkan PBI, semuanya satu paket,” paparnya.
“Nanti kalau sudah mau mulai Sekolah Rakyat di daerah, tolong jangan lupa disiapkan pemberdayaannya ya, jalannya harus berbarengan,” imbuhnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Grobogan menyampaikan kesiapan daerah, baik dari sisi lahan maupun kelengkapan berkas pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan juga mengusulkan tambahan kuota PBI Jaminan Kesehatan bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menyatakan dukungan penuh. “Semua usulan sudah kita catat, nanti ditindaklanjuti, kita bantu semua ya,” pungkasnya.
Audiensi ini menjadi ruang penting bagi Pemkab Grobogan untuk memastikan kebijakan nasional di bidang perlindungan sosial dapat terimplementasi hingga ke tingkat daerah. Dengan pendampingan Sekda dan Kadinsos, Bupati Grobogan menegaskan kesiapan pemerintah daerah mendukung kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemkab Grobogan berharap dapat memperkuat layanan sosial sekaligus membuka jalan agar keluarga penerima manfaat mampu menata masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. (jsa)
