AGENDA PIMPINAN DAERAH

LIPUTAN KHUSUS

Read Time: 1 min
IMG 20221004 WA0025Grobogan - Sebanyak 167 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan diangkat pertama kali ke dalam jabatan fungsional. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional dilakukan oleh Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M di Pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa (4/10/2022).  
"Hendaknya momentum ini menjadi suntikan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta dalam melaksanakan amanah, sebagai pegawai pemerintah yang dapat dipercaya", ujar Bupati Sri Sumarni.
Bupati Sri Sumarni mengingatkan kepada segenap ASN yang telah diangkat ke dalam jabatan fungsional agar dalam menjalankan tugas dan wewenang dilakukan secara proporsional, serta memastikan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal untuk kemajuan Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya.
"Pandanglah tugas jabatan sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara jujur, disiplin dan penuh tanggung jawab. Laksanakan tugas sesuai butir-butir penilaian angka kredit pada peraturan Menpan (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) masing-masing Jabatan Fungsional", imbuhnya.
IMG 20221004 WA0011Adapun sejumlah 167 orang tersebut terbagi ke dalam beberapa formasi jabatan, antara lain; Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan, Analis Kebijakan, Mediator Hubungan Industrial; Pustakawan, Penata Ruang, Medik Veteriner, Perancang Peraturan Perundangan Pranata Humas, Analis Kepegawaian, Instruktur, Penera, dan orang Guru.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan, Asisten Administrasi Umum Sekda Grobogan, Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan beserta jajaran, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, rohaniawan dari Kantor Kemenag Grobogan, dan tamu undangan lainnya. 
(Kontributor: Protkompim--JSA)
 

Read Time: 1 min
IMG 20221004 WA0000Kota Cirebon— Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Drs. Mokamat, M.Si turut mendampingi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Cirebon, Senin (3/10/2022).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Hj. Lusia Indah Artani, S.E selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan. Turut serta dalam kunker tersebut, yakni Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan, Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan, Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan. Rombongan dari Kabupaten Grobogan tersebut diterima oleh perwakilan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Kurniawan Budi Prasetyo, S.H., M.Si.
Drs. Mokamat M.Si menerangkan kunjungan kerja tersebut dalam rangka sharing informasi terkait beberapa hal, antara lain: bagaimana Pemerintah Kota Cirebon dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta bagaimana Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya fasilitasi pondok pesantren.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Mokamat menyatakan melalui kunjungan kerja ini didapatkan informasi bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, Pemkot Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon. Di mana dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, Pemkot Cirebon melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif.
Lebih lanjut, Pak Moka, sapaan akrabnya, menyampaikan dalam Perda tersebut juga mengatur tentang pengelompokan dan pengkategorisasian jenis penyakit. Kelompok dan jenis penyakit menular yang diatur dalam Perda dimaksud yaitu Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Potensi Wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD).
Sementara itu, guna mengefektifkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kota Cirebon, pihaknya mendapatkan keterangan bahwa Pemkot Cirebon melalui Perda tersebut memiliki kewenangan memberikan beragam sanksi sesuai jenis pelanggarannya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, mulai dari teguran lisan hingga denda administratif sebesar Rp100.000,00, bagi setiap orang yang melanggar kewajiban untuk mematuhi protokol pencegahan dan penanggulangan penyakit. Selain itu, juga terdapat sanksi pidana, berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 bagi yang melanggar larangan dalam Perda. 
Adapun terkait fasilitasi pondok pesantren, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mokamat mendapatkan penjelasan, meskipun sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Cirebon sejak tahun 2021, Pemkot Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon belum mencapai kata final (masih dalam proses).
 
(Kontributor: Protkompim—JSA (artikel))

Read Time: 1 min
IMG 20221004 WA0000Kota Cirebon— Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Drs. Mokamat, M.Si turut mendampingi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Cirebon, Senin (3/10/2022).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Hj. Lusia Indah Artani, S.E selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan. Turut serta dalam kunker tersebut, yakni Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan, Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan, Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan. Rombongan dari Kabupaten Grobogan tersebut diterima oleh perwakilan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Kurniawan Budi Prasetyo, S.H., M.Si.
Drs. Mokamat M.Si menerangkan kunjungan kerja tersebut dalam rangka sharing informasi terkait beberapa hal, antara lain: bagaimana Pemerintah Kota Cirebon dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta bagaimana Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya fasilitasi pondok pesantren.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Mokamat menyatakan melalui kunjungan kerja ini didapatkan informasi bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, Pemkot Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon. Di mana dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, Pemkot Cirebon melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif.
Lebih lanjut, Pak Moka, sapaan akrabnya, menyampaikan dalam Perda tersebut juga mengatur tentang pengelompokan dan pengkategorisasian jenis penyakit. Kelompok dan jenis penyakit menular yang diatur dalam Perda dimaksud yaitu Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Potensi Wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD).
Sementara itu, guna mengefektifkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kota Cirebon, pihaknya mendapatkan keterangan bahwa Pemkot Cirebon melalui Perda tersebut memiliki kewenangan memberikan beragam sanksi sesuai jenis pelanggarannya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, mulai dari teguran lisan hingga denda administratif sebesar Rp100.000,00, bagi setiap orang yang melanggar kewajiban untuk mematuhi protokol pencegahan dan penanggulangan penyakit. Selain itu, juga terdapat sanksi pidana, berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 bagi yang melanggar larangan dalam Perda. 
Adapun terkait fasilitasi pondok pesantren, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mokamat mendapatkan penjelasan, meskipun sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Cirebon sejak tahun 2021, Pemkot Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon belum mencapai kata final (masih dalam proses).
 
(Kontributor: Protkompim—JSA (artikel))

Page 258 of 356

Temukan Kami Disini

Pemerintahan

Hari Ini 13001

Kemarin 5341

Minggu Ini 50935

Bulan Ini 38610

Seluruh 12772127

Currently are 510 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)

Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana

WBS Grobogan

WBS Grobogan

SKM Setda Grobogan Triwulan I Tahun 2026

SKM Setda Triwulan I Tahun 2026

JDIH Kabupaten Grobogan

JDIH Kabupaten Grobogan