Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 December 2025

Created: 06 December 2025

Purwodadi—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan kembali menunjukkan keseriusan dalam penataan birokrasi dan regulasi. Upaya ini membuahkan hasil signifikan dengan diraihnya skor 99.40 dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025, yang menempatkan Kabupaten Grobogan pada predikat tertinggi AA (ISTIMEWA).

Capaian prestisius ini menegaskan bahwa birokrasi daerah terus bergerak menuju kualitas terbaik dan kapabilitas yang optimal. Hasil penilaian resmi ini tertuang dalam surat dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum di daerah telah mewujudkan birokrasi yang kapabel, sejalan dengan sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024, dan memberikan saran perbaikan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menyambut baik hasil penilaian ini. Skor IRH 99.40 dinilai merupakan cerminan dari komitmen daerah dalam implementasi road map reformasi yang berkelanjutan. Pencapaian ini bertujuan memastikan setiap regulasi di Grobogan dapat diandalkan, tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian hukum bagi warga serta pelaku usaha.

Empat Pilar Penguatan Hukum Daerah

Skor nyaris sempurna ini ditopang oleh kinerja optimal pada empat variabel penilaian utama, di mana hampir seluruh indikator mencatatkan nilai penuh:

• Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi (Bobot 25/Nilai 25): Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menunjukkan kepatuhan dalam pengajuan permohonan pengharmonisasian, baik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), sesuai dengan regulasi yang berlaku.
• Kompetensi Perancang Peraturan (Bobot 25/Nilai 25): Komitmen dalam pengembangan sumber daya terbukti. Kebijakan pembinaan dan keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) dalam kegiatan pengembangan kompetensi mencatat nilai sempurna.
• Kualitas Re-Regulasi dan Deregulasi (Bobot 30/Nilai 27): Adanya kebijakan, proporsi evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan (PUU) telah berjalan baik. Namun, ditemukan catatan perbaikan terkait perlunya peningkatan tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam proses analisis dan evaluasi PUU existing.
• Penataan Database Peraturan (Bobot 20/Nilai 20): Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi telah sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Manfaat dan Agenda Perbaikan Berkelanjutan


Keberhasilan reformasi hukum ini memiliki implikasi langsung yang vital bagi masyarakat. Tata kelola regulasi yang lebih baik menjamin kepastian hukum, memperlancar proses perizinan usaha dan investasi, serta memastikan hak-hak warga terlindungi oleh aturan yang jelas, sederhana, dan tidak tumpang tindih.

Perlu diketahui, nilai akhir 99.40 diperoleh setelah Kementerian Hukum selaku Leading Institutional IRH memberikan Nilai Apresiasi sebesar 2.40 kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang ditambahkan ke Nilai Awal 97.00.

Meskipun meraih predikat istimewa, Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima catatan penting dari Tim Penilai Kementerian Hukum, khususnya mengenai konsistensi pengelolaan JDIH. Nilai variabel ini mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024 yang bernilai 88. Rekomendasi yang akan ditindaklanjuti adalah untuk konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019.

Hasil istimewa ini memotivasi aparatur untuk menjadikan reformasi hukum sebagai kerja yang tidak pernah berhenti. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen menjadikan capaian ini sebagai fondasi, terus meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola demi mewujudkan pelayanan terbaik serta birokrasi yang kapabel bagi seluruh masyarakat Grobogan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 04 December 2025

Created: 04 December 2025

Toroh — Pembangunan yang efektif dan menyentuh kebutuhan warga selalu bermula dari satu hal esensial: keselarasan langkah antara pemerintah desa dan kabupaten. Sebagai garda terdepan pelayanan, Desa adalah titik terdekat munculnya persoalan. Oleh karena itu, arah kebijakan daerah harus tertaut erat dengan realitas lapangan, memastikan program publik tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dalam irama yang padu.

Kesadaran akan pentingnya keselarasan inilah yang mendorong kunjungan kerja Bupati Grobogan, Setyo Hadi, di Kecamatan Toroh pada Kamis (4/12/2025). Agenda ini dibuka sebagai ruang dialog untuk Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Kabupaten, sebuah upaya serius memastikan setiap rencana pembangunan di tingkat desa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta prioritas nyata masyarakat.

Menegaskan peran penting pemerintah desa, Bupati Setyo Hadi menyampaikan, “Pemerintahan desa adalah tulang punggung pelayanan publik. Sinkronisasi program antara desa dan kabupaten menjadi kunci agar pembangunan bisa berjalan berkesinambungan.” Pernyataan ini merangkum komitmen Pemkab Grobogan: memperkuat alur kerja, menyatukan arah kebijakan, dan menghilangkan jarak antara program daerah dengan kebutuhan terkini.

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta perangkat desa untuk bersikap lebih tanggap dan cermat dalam merespons masalah sosial mendesak. Ia mencontohkan penanganan kasus rumah warga yang tidak layak huni. Setiap temuan di lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Jika membutuhkan dukungan kabupaten, penyampaiannya dapat dilakukan secara berjenjang dan transparan, menjadikan kecepatan dan ketepatan sebagai bagian dari pelayanan yang efektif.

Selain sinergi program, Bupati juga mengingatkan bahwa harmoni harus dimulai dari dalam diri. Ia menekankan pentingnya kerukunan dalam lingkungan kerja pemerintahan desa itu sendiri. "Kepala dan perangkat desa harus sinergi dan rukun, menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah kekeluargaan," pesannya.


Menguatkan pesan tersebut, Bupati Setyo Hadi turut menyampaikan filosofi kepemimpinan: bahwa membenahi rumah tangga adalah prioritas utama. Ia meyakini, keluarga yang harmonis merupakan fondasi yang menentukan kualitas kepemimpinan di ranah publik. Ketenangan dan dukungan yang dibangun dari unit keluarga menjadi modal batin yang memungkinkan pejabat publik fokus melayani, bertindak jujur, menjauh dari godaan penyimpangan, dan menjalankan amanah dengan ketulusan hati.

Tidak kalah penting, perangkat desa juga diajak untuk bersikap terbuka terhadap kritik. Bagi Bupati, kritik bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan peluang berharga untuk meninjau dan memperbaiki arah kebijakan.

Kunjungan di Toroh ini sekaligus menegaskan pendekatan Pemkab Grobogan yang ingin semakin dekat dengan warganya, memahami kebutuhan dari sumbernya, bukan dari jarak. Sebagai bentuk perhatian konkret, Bupati juga menyerahkan sejumlah bantuan beras kepada kelompok warga yang membutuhkan.

Dialog antara Pemkab dan pemerintah desa di Toroh diharapkan meningkatkan kesepahaman mengenai peta jalan pembangunan. Dengan sinergi yang terjalin erat dan didukung komitmen tulus dari setiap pemimpin, upaya penyelarasan program dari desa hingga kabupaten diharapkan dapat mempercepat tercapainya visi Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. (jsa)