Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 10 June 2026

Created: 10 June 2026

Purwodadi – Masyarakat tentu berharap setiap program dan anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata. Karena itu, pengawasan dan tindak lanjut atas setiap temuan menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta terus mengalami perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Grobogan, Setyo Hadi, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Semester I Tahun 2026 di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan, Rabu (10/6/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat maupun lembaga pengawas eksternal tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan. Menurutnya, pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Setiap rekomendasi hasil audit, monitoring, maupun evaluasi perlu ditindaklanjuti secara serius agar permasalahan yang ditemukan tidak terus berulang.

“Segera dilengkapi, diselesaikan, dan ditindaklanjuti dengan baik,” tegasnya.

Bupati juga meminta kepala perangkat daerah dan kepala desa segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari pengawas internal maupun eksternal, agar temuan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

Khusus bagi pemerintah desa, ia mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di tingkat desa.

Melalui Rakorwas Semester I Tahun 2026, Bupati berharap sinergi antara Inspektorat, perangkat daerah, dan pemerintah desa semakin kuat sehingga berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terus ditingkatkan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, mengingatkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sementara Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemantauan atas pelaksanaannya.

Menurut Sekda, berbagai capaian yang telah diraih perangkat daerah maupun pemerintah desa perlu dijaga melalui komitmen terhadap perbaikan tata kelola. Ia mengingatkan agar hasil pengawasan tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada.

“Sudah banyak hal baik yang dilakukan di desa. Jangan sampai karena temuan pengawasan, capaian yang sudah dibangun menjadi kurang bernilai,” ujarnya.

Sekda juga menyoroti masih adanya temuan yang berulang, antara lain karena sistem pengendalian intern yang belum berjalan optimal, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan yang belum maksimal, analisis risiko yang belum memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penguatan pengendalian dan kepatuhan menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan mampu menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Grobogan, Nur Nawanta, menjelaskan bahwa Rakorwas menjadi sarana memperkuat komunikasi, mengoptimalkan tindak lanjut hasil pengawasan, sekaligus memutakhirkan data pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Ia menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah temuan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut, termasuk beberapa temuan lama yang masih terbuka baik di perangkat daerah maupun pemerintah desa. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaiannya agar tidak menjadi temuan yang terus berulang pada pemeriksaan berikutnya.

Sebagai tindak lanjut Rakorwas, peserta akan mengikuti desk yang dibagi ke dalam enam kelompok guna membahas dan mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sesuai bidang masing-masing.

Melalui penguatan pengawasan, percepatan tindak lanjut rekomendasi, dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya memastikan setiap program dan anggaran dikelola secara akuntabel sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 09 June 2026

Created: 09 June 2026

Purwodadi – Kualitas kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, arah perencanaan berisiko tidak tepat sasaran di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan sekaligus membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Purwodadi, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini diikuti ratusan petugas lapangan yang akan diterjunkan dalam pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Sekda menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena menjadi salah satu sumber utama pembaruan data ekonomi nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Menurutnya, data hasil sensus sebelumnya pada tahun 2016 sudah tidak lagi sepenuhnya merepresentasikan kondisi terkini akibat perubahan dan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi dasar penting dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

“Sebagus apa pun perencanaan, akan sangat bergantung pada data yang akurat, objektif, dan mutakhir. Sebaliknya, tanpa itu, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda menilai Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berfungsi sebagai pendataan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi ekonomi daerah, mulai dari sektor unggulan, sentra usaha, hingga perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Data tersebut, kata dia, akan sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam program pemberdayaan usaha, perluasan kesempatan kerja, hingga upaya pengentasan kemiskinan.

Sensus ini juga dinilai penting dalam memperkuat daya saing daerah, termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang lebih terarah dan berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyoroti tantangan di lapangan yang kerap dihadapi petugas sensus, terutama terkait persepsi masyarakat terhadap kegiatan pendataan. Menurutnya, sebagian responden masih memiliki anggapan berbeda ketika didatangi petugas, sehingga berpotensi memengaruhi keakuratan jawaban yang diberikan.

Ia mencontohkan, ada yang menganggap pendataan berkaitan dengan bantuan, pajak, maupun akses pembiayaan, sehingga respon yang diberikan tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Di sinilah pentingnya kemampuan petugas untuk membangun komunikasi yang baik agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Sekda juga meminta para petugas mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sebagai bekal utama sebelum terjun ke lapangan. Ia menekankan bahwa kualitas data sangat bergantung pada ketelitian dan integritas petugas dalam menggali informasi dari responden.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini juga telah diperkuat melalui surat edaran Bupati Grobogan yang mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berperan aktif sesuai tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Grobogan, Aidzin, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan sensus ekonomi kelima yang dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini mencakup seluruh sektor ekonomi di 38 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa sensus akan memotret berbagai karakteristik usaha, mulai dari skala usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga aspek legalitas dan lingkungan usaha. Selain itu, data juga mencakup kondisi usaha, pendapatan, pengeluaran, serta aset pada periode tertentu.

Sensus Ekonomi 2026 juga akan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga yang menjadi bagian dari pembaruan data nasional.

Dengan jumlah sekitar 1.648 petugas, pelaksanaan sensus akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026 dengan metode pendataan langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap data yang dihasilkan dapat menjadi fondasi kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang. (jsa)