Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 24 July 2025

Created: 24 July 2025

Purwodadi — Sound horeg kini bukan hanya soal hiburan. Di balik dentuman suara yang digandrungi sebagian kalangan, muncul suara lain yang tak kalah nyaring: keresahan warga akan ketenteraman yang terganggu. Dari getaran kaca hingga percikan konflik antartetangga, fenomena ini mulai menimbulkan ruang perdebatan—antara ekspresi dan batasan.

Isu tersebut menjadi pokok bahasan dalam Forum Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Tahun 2025 yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Grobogan pada Kamis (24/7/2025) di Ruang Rapat Wakil Bupati. Forum ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, dan dihadiri unsur Forkopimda melalui perwakilan, perangkat daerah terkait, kantor Kementerian Agama, serta lembaga keagamaan.

Antara Hiburan dan Gangguan: Mencari Titik Temu

Fenomena sound horeg dibahas dari berbagai sudut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyampaikan bahwa terdapat regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai baku tingkat kebisingan berdasarkan peruntukan kawasan. Penggunaan alat pengeras suara di atas ambang batas tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketenteraman warga.

Dinas Kesehatan menambahkan, suara yang ekstrem atau mendadak—seperti dari sound horeg—berisiko bagi masyarakat tertentu, misalnya pasien di rumah sakit, lansia, atau penderita gangguan jantung. Sementara dari unsur TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan disampaikan harapan agar fenomena ini tidak berkembang tak terkendali seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Ketiganya sepakat bahwa penanganan sejak dini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah gesekan di lapangan.

Kementerian Agama Grobogan turut memberikan perspektif, bahwa bahkan dalam aktivitas ibadah sekalipun, penggunaan pengeras suara telah diatur untuk menjaga kenyamanan lingkungan sekitar. MUI Grobogan pun menegaskan pentingnya etika bertetangga dan prinsip tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Langkah Awal Menuju Penanganan Bersama

Menutup forum, Sekda Anang Armunanto menyampaikan bahwa hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah lanjutan. Ia juga mengarahkan agar konsep awal surat edaran disiapkan sebagai opsi imbauan kepada masyarakat, yang tentunya akan menunggu arahan dan keputusan pimpinan daerah.

“Saya minta Satpol PP segera berkoordinasi dengan Bagian Hukum, DLH, Staf Ahli, Dinkes, dan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk menyiapkan konsep surat edaran sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan,” ujarnya.

Sekda juga menyampaikan pandangannya agar perangkat daerah tidak menggunakan sound horeg dalam kegiatan resmi pemerintahan, khususnya dalam event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti perayaan hari besar atau karnaval.

Selain wacana kebijakan, pendekatan persuasif juga dinilai penting. Sekda mendorong upaya komunikasi yang lebih humanis kepada pelaku usaha dan komunitas pengguna sound horeg. Menurutnya, kesadaran sosial bisa tumbuh lebih baik melalui pendekatan yang edukatif dan penuh pengertian.

Menuju Ruang Publik yang Harmonis dan Tertib

Forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan bahwa menjaga ketenteraman bukan berarti mengekang kreativitas. Namun ekspresi tetap harus dibingkai dengan kesadaran ruang dan tanggung jawab sosial. Pemerintah Kabupaten Grobogan membuka ruang dialog, dan dalam waktu dekat akan menelaah hasil forum sebagai bahan untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan yang lebih komprehensif.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah berupaya menjaga ketertiban sosial dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari potensi gangguan akibat penggunaan alat hiburan berdaya tinggi. Karena ruang publik yang tertib, nyaman, dan inklusif adalah fondasi dari kehidupan bermasyarakat yang aman, sehat, dan berkeadilan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 23 July 2025

Created: 23 July 2025

Purwodadi — Ancaman rokok ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi atau pelanggaran hukum. Dampaknya meluas: dari kerugian penerimaan negara hingga risiko kesehatan yang mengintai masyarakat. Karena itu, upaya pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.

Semangat inilah yang menjadi inti dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal atau Rokok Ilegal yang digelar pada Rabu (23/7/2025) di Aula Rumah Kedelai Grobogan (RKG). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, dan diikuti oleh jajaran Satpol PP Kabupaten Grobogan.

Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya peran Satpol PP sebagai garda depan dalam penegakan Peraturan Daerah, termasuk dalam pengawasan barang kena cukai ilegal. Kemampuan mengenali berbagai bentuk pelanggaran serta memahami regulasi yang berlaku menjadi bekal penting bagi personel Satpol PP dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Dengan memahami regulasi, Satpol PP dapat membantu memberantas rokok ilegal, mencegah kerugian negara, dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya,” tegas Sekda.

Ia menggarisbawahi bahwa bimtek ini bukan hanya kegiatan rutin, melainkan ruang untuk memperkuat kapasitas teknis dan kerja sama lintas sektor. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis rokok ilegal—seperti rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, dan pita bekas—serta memahami cara pengumpulan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Melalui bimtek ini, saya berharap para peserta dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait rokok ilegal, mulai dari jenis, cara identifikasi, hingga pengumpulan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan tindak lanjut bersama pihak seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan," ujarnya.

Lebih jauh, Sekda menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan. Edukasi publik, menurutnya, merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang perlu terus diperkuat. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat mengenali potensi bahaya dan ikut menjaga lingkungannya dari peredaran rokok ilegal.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima daerah tidak hanya dialokasikan untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan. Sebagian juga digunakan untuk membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi warga kurang mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI), sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan yang adil dan merata.

Kegiatan bimtek ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Kepala Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bea Cukai Semarang, Polres Grobogan, dan Kejaksaan Negeri Grobogan. Sinergi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa pemberantasan rokok ilegal adalah kerja bersama, yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Masyarakat yang sehat dan negara yang kuat hanya dapat diwujudkan bila hukum ditegakkan, penerimaan negara dikelola secara adil, dan sumber daya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Rokok ilegal, dengan segala dampaknya, adalah ancaman nyata yang harus dihadapi bersama—oleh pemerintah dan masyarakat.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah berupaya menjaga ketertiban perdagangan dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari peredaran barang ilegal. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini menjadi bagian dari ikhtiar besar menuju kehidupan yang lebih aman, sehat, dan berkeadilan. (jsa)