-
AGENDA PIMPINAN DAERAH
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 12345678910111213141516171819252629Date : Wednesday, 29 June 2022LIPUTAN KHUSUS
- Read Time: 1 min
Grobogan - Berdasar rilisdari Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 56,7 juta UMKM yang ada di Indonesia di mana 60 % diantaranya belum memiliki izin usaha. Akibatnya, UMKM yang belum mempunyai izin ini akan sulit mengakses berbagai bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga berbagai fasilitas dan bantuan yang disediakan Pemerintah menjadi tidak efektif. Sebab, bantuan dan fasilitas tersebut hanya diterima oleh UMKM yang sama setiap tahunnya karena telah mempunyai legalitas berusaha.Keterangan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si saat membuka kegiatan “Sosialisasi Ekonomi Kreatif, Urgensi Legalitas dan Perijinan bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Grobogan” yang diselenggarakan di gedung Riptaloka Setda Grobogan, Kamis (7/7/2022).
“Kondisi ini tentu saja tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebagai pemangku kebijakan, Pemerintah Daerah melakukan berbagai macam edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya mempunyai legalitas usaha yang dimiliki”, terang Moh. Sumarsono.
Menurut Sekda Grobogan, keengganan UMKM memiliki legalitas usaha disebabkan oleh rendahnya motivasi para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Selain itu, mayoritas pelaku usaha sudah merasa cukup puas dengan pencapaian usaha yang mereka geluti dan asumsi bahwa proses pengurusan perijinan yang masih berbelit-belit.
“Oleh karena itu, pendampingan oleh dinas / instansi terkait perlu ditingkatkan guna mendorong dan memfasilitasi para pelaku UMKM yang belum berijin supaya bisa segera mempunyai ijin usaha”, ujar Moh. Sumarsono.
Lebih lanjut, Sekda Grobogan menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di daerah perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Para pemangku kepentingan perlu saling bersinergi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Salah satunya adalah dengan telah dibentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai mitra pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi kreatif berskala global.
“Selama ini banyak komunitas pelaku ekonomi kreatif yang tidak terfasilitasi pemangku kebijakan, sehingga akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Kondisi ini tentu tidak baik bagi iklim pengembangan industri kreatif di Kabupaten Grobogan. Dengan telah dibentuknya Komite Ekonomi Kreatif di tingkat Kabupaten, ekosistem ekonomi kreatif di tingkat Kabupaten, ekosistem ekonomi kreatif menjadi lebih bersinergi dan terpadu sekaligus berperan menguatkan jejaring antar para pelaku ekonomi kreatif yang telah ada”, ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Sekda Grobogan berharap Komite Ekonomi Kreatif bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi pengampu masing-masing sub sektor ekonomi kreatif agar terus memberikan literasi, pendampingan serta mengadakan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik melalui FGD, workshop, pelatihan, maupun sosialisasi.
Sosialisasi Ekonomi Kreatif, Urgensi Legalitas dan Perijinan bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Grobogan ini dihadiri oleh 80 orang peserta. Terdiri dari OPD pengampu Ekonomi Kreatif, Pengurus Komite Ekonomi Kreatif, Ketua Rumah Kreatif Grobogan, Pelaku Ekonomi Kreatif beragam sub sektor.
(Kontributor: Protkompim—JSA)
- Read Time: 1 min
Grobogan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan membuka acara “Asistensi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan bertempat di Hotel Front One Purwodadi, Rabu (6/7/2022).Dalam sambutannya, Sekda Grobogan, Dr. Ir. Moh Sumarsono, M.Si, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan amanat PP No. 60 Tahun 2008. Berdasar PP tersebut, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.“Hal tersebut secara tidak langsung merupakan sistem yang bertugas mengawal kesesuaian Program Nasional dan Program Daerah, serta memberikan jaminan dan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dan sasaran program-program pemerintah tersebut”, jelasnya.Moh. Sumarsono menungkapkan bahwa meskipun perolehan hasil penilaian maturitas SPIP tidak menjamin tidak adanya pidana korupsi, tetapi berguna sebagai upaya untuk meminimalisir potensi kerawanan tindak pidana korupsi di lingkungan masing-masing instansi. Mengingat penyelenggaraan SPIP terintegrasi memperhatikan peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), pengelolaan resiko dan pengendalian korupsi (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Lebih lanjut, Sekda Sumarsono menjelaskan bahwa penyelenggaran SPIP merupakan salah satu implementasi atas amanat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan saran dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.“Mewujudkan Good and Clean Government, dengan penerapan SPIP harus berorientasi pada hasil dan mampu memberikan manfaat lengkap dalam melakukan perbaikan yang bermuara pada kinerja yang lebih berkualitas”, tegasnya.Pada kesempatan tersebut, pihaknya memberikan saran berkaitan dengan Hasil penilaian Baseline SPIP Kabupaten Grobogan yang diraih pada tahun 2021. Di antaranya adalah melakukan penyelarasan antara sasaran strategis OPD dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah, melakukan validasi lebih cermat atas ukuran indikator kinerja OPD dan Pemerintah Daerah agar memenuhi indikator yang SMART (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded), serta lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya atas keselarasan sasaran strategis OPD dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah serta target dan indikator kinerja OPD dan Pemerintah Daerah.Asistensi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ini diikuti oleh 50 peserta, yang terdiri dari unsur OPD, Satgas SPIP, dan Tim SPIP dari inspektorat, dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Adapun maksud dan tujuan penyelanggaraan acara tersebut adalah memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh OPD berkaitan dengan SPIP, meningkatkan kompetensi asesor di level pemerintah daerah maupun di level OPD serta meningkatkan penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah secara terintegrasi.(Kontributor: Protkompim-JSA)- Bupati Resmikan Pabrik SAI Apparel
- Bupati Grobogan Dorong Pejabat Baru yang Dilantik Jujur dan Disiplin
- Tingkatkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemkab Grobogan Gelar Sosialisasi Petunjuk Teknis
- Pemkab Grobogan Komitmen Beri Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pegawai Non ASN
Page 271 of 358
Temukan Kami Disini
Pemerintahan
Hari Ini 17790
Kemarin 17972
Minggu Ini 35764
Bulan Ini 124001
Seluruh 13369122
Currently are 634 guests and no members online
Layanan Evakuasi dan Restorasi Arsip Akibat Bencana (LARI KESANA)
WBS Grobogan
SKM Setda Grobogan Triwulan I Tahun 2026
JDIH Kabupaten Grobogan
