Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 29 December 2025

Created: 29 December 2025

Purwodadi— Di balik setiap kebijakan publik, ada keyakinan bahwa pelayanan yang baik tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari integritas yang dijaga, profesionalisme yang dirawat, serta komitmen yang terus diperbarui oleh orang-orang yang menjalankannya.

Nilai-nilai inilah yang kembali ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan pada apel pagi pegawai di lingkungan Setda, Bapperida, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan di halaman Setda, Senin (29/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabupaten Grobogan memperoleh skor 82,05, termasuk kategori “terjaga”.

SPI tidak sekadar berisi angka; ia merupakan potret persepsi masyarakat pengguna layanan, aparatur internal, dan para ahli terhadap integritas lembaga publik. Hasilnya menjadi alat bantu untuk memetakan risiko korupsi sekaligus memperkuat sistem pencegahan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih bersih dan kredibel.

Namun capaian itu tidak dimaknai sebagai titik akhir. Justru di sanalah, menurut Sekda, tanggung jawab baru dimulai. Angka yang baik harus ditopang kerja yang sungguh-sungguh—memastikan dukungan data yang kuat, memahami persepsi masyarakat, mendengar suara internal ASN, serta menindaklanjuti catatan para ahli. Integritas, ujarnya, bukan hanya perkara regulasi, tetapi tentang manusia yang ingin menjaganya.

Pada bagian lain, Sekda juga menekankan pentingnya peran personal setiap aparatur dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Indeks ini diukur oleh BKN melalui dimensi kompetensi, kinerja, kualifikasi pendidikan, dan kedisiplinan, dengan mekanisme pengisian data mandiri oleh ASN. Artinya, profesionalisme bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga cerminan kesadaran diri setiap pegawai dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Terkait pengelolaan anggaran, Sekda menyampaikan bahwa penyerapan telah mencapai sekitar 96 persen. Capaian ini patut diapresiasi, namun tetap menyisakan ruang evaluasi. Ia mengingatkan agar pada tahun-tahun mendatang pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih merata sepanjang tahun, sehingga pekerjaan tidak menumpuk di akhir periode.

Pada penutup arahannya, Sekda mengajak seluruh ASN untuk terus merawat tekad memperbaiki diri.

“Kita kuatkan lagi semangat kita untuk mereformasi diri,” pesannya. “Untuk menguatkan posisi kita sebagai aparatur sipil negara atau pegawai Pemkab Grobogan, budaya kerja BerAKHLAK benar-benar diinternalisasi, dilaksanakan, bukan sekadar dihafalkan dan dijadikan rutinitas semata.”

Pesan itu sederhana namun bermakna: bahwa integritas, profesionalisme, dan tata kelola bukanlah slogan yang diletakkan di dinding kantor, melainkan nilai yang dijaga dalam keseharian kerja. Capaian angka boleh membanggakan, tetapi dampak nyatalah yang pada akhirnya ingin dirasakan masyarakat. Dari sinilah kepercayaan publik bertumbuh, dan dari sinilah pemerintahan yang melayani menemukan relevansinya. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 23 December 2025

Created: 23 December 2025

Purwodadi— Mengelola belanja daerah bukan semata urusan administrasi. Di balik setiap rencana, ada kebutuhan untuk memastikan program benar-benar siap dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menyiapkan langkah sejak dini melalui Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Mal Pelayanan Publik Srikandi, Selasa (23/12/2025).

Sebanyak 63 peserta dari berbagai perangkat daerah mengikuti kegiatan ini. Fokus utamanya ialah memperkuat perencanaan pengadaan agar lebih rapi, terukur, dan tepat waktu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya kesiapan sejak tahap awal perencanaan. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menyampaikan apresiasi atas kerja perangkat daerah selama ini. Perbaikan tata kelola, menurutnya, selalu dimulai dari disiplin pada hal-hal yang terlihat teknis, namun berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen, dan admin pengadaan yang selama ini sudah bekerja serius menyusun RUP,” ujar Sekda. “Kita sudah berjalan baik, dan ke depan kualitasnya perlu terus ditingkatkan.”

Sekda juga mengajak peserta menjadikan bimtek ini sebagai ruang belajar yang benar-benar dimanfaatkan. “Banyak belajarlah dari narasumber,” katanya, “…tanyakan hal-hal yang belum dipahami dan cermati fitur baru pada SIRUP.”

Ia menekankan bahwa ketelitian menjadi kunci penyusunan RUP yang akurat. “Cermati benar penyusunan dan pengumuman RUP,” tuturnya. “…mulai dari pemaketan, metode pengadaan, waktu pelaksanaan, hingga pagu anggaran. Dengan begitu, RUP perangkat daerah bisa disusun tepat, benar, dan tepat waktu.”


Sekda juga mengingatkan bahwa meskipun APBD 2026 masih dalam proses evaluasi, penyusunan RUP tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 46 Tahun 2025. “Ikutilah bimtek ini sebaik-baiknya,” pesannya, “…agar kualitas pengadaan barang/jasa dan kinerja pemerintah daerah semakin baik.”

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP RI. Kehadiran narasumber nasional ini memperkaya pembahasan, karena peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan regulasi, tetapi juga pemahaman mengenai praktik terbaik, penggunaan aplikasi SiRUP versi terbaru, hingga strategi mengantisipasi berbagai kendala teknis yang kerap ditemui perangkat daerah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Grobogan, Muhlisin, menambahkan bahwa bimtek ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antarperangkat daerah sehingga langkah perencanaan berjalan satu arah dan lebih terukur.

Dengan penguatan pemahaman ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap penyusunan RUP 2026 berjalan lebih tertib, transparan, dan siap dieksekusi. Sebab, di balik dokumen yang disiapkan, terdapat kepentingan yang lebih besar: memastikan program pembangunan hadir tepat waktu dan benar-benar memberi manfaat bagi warga. Perencanaan yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah agar setiap rupiah anggaran bekerja optimal untuk kepentingan publik. (sha-jsa)