Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 24 March 2025

Created: 24 March 2025

Purwodadi— Senin pagi (24/3/2025), Alun-Alun Purwodadi dipadati warga yang datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Gebyar Pasar Murah Kabupaten Grobogan 2025 memasuki hari terakhirnya dan ditutup secara resmi oleh Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati, Bapak H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto, serta jajaran pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-299 Kabupaten Grobogan, pasar murah ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Sejak sebelum Ramadan, program ini telah menyambangi 20 desa di 19 kecamatan. Khusus di Kecamatan Purwodadi, pasar murah digelar dua kali, termasuk dalam acara puncak di Alun-Alun Purwodadi.

“Kami gelar pasar murah dengan memberikan subsidi bagi komoditas pangan sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Bupati Setyo Hadi.

Sebanyak 92 stand turut meramaikan gelaran ini. Dua mekanisme diterapkan: subsidi komoditas bagi penerima kupon untuk menebus beras medium, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga khusus, serta penjualan bebas oleh pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi UMKM, IKM, koperasi pasar tani, perusahaan retail, dan pelaku usaha kecil lokal.

Tak hanya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, pasar murah ini juga menjadi ajang kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ratusan paket sembako gratis disalurkan kepada warga yang membutuhkan, berkat sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perusahaan swasta, dan organisasi kemasyarakatan. PT BPR BKK Purwodadi, Bank Jateng, Bank Purwa Artha, HIPMI, Adinda Catering, IWAPI, GOW, dan Bhayangkari turut serta dalam inisiatif ini.

“Stand tersebut terdiri dari perangkat daerah, sejumlah instansi, BUMN atau BUMD, organisasi profesi atau kemasyarakatan, perusahaan-perusahaan retail, dan pelaku usaha IKM-UMKM,” tandas Bupati Setyo Hadi.

Lebih dari sekadar transaksi jual beli, Gebyar Pasar Murah 2025 menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menjaga stabilitas harga dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan sinergi yang terus terjalin, harapannya program seperti ini dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 19 March 2025

Created: 19 March 2025

Yogyakarta - Pemerintahan yang bersih tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga komitmen para pemimpin dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.

Prinsip inilah yang menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).  

Dalam forum tersebut, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran sentral dalam menjaga tata kelola keuangan yang bersih. Tidak hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bagaimana membangun budaya antikorupsi yang kuat di lingkungan birokrasi.  

Bupati Grobogan, Setyo Hadi, turut hadir dalam rakor ini, didampingi Sekda Grobogan, Anang Armunanto. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Lusia Indah Artani, juga mengikuti jalannya diskusi yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai provinsi untuk memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengawasan dana desa. Setyo Budiyanto menyoroti bahwa meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan anggaran daerah, potensi penyimpangannya tetap tinggi jika tidak dikelola dengan transparan. Ia menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.  

KPK juga menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di sektor pengadaan barang dan jasa. Setyo menjelaskan bahwa sistem ini menjadi indikator utama dalam upaya pencegahan korupsi.

Jika MCP masih rendah, risiko penyalahgunaan anggaran tetap tinggi. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk memperketat sistem pengawasan internal guna meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.  

Selain itu, Setyo menyinggung kasus yang baru diungkap KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Ia menyoroti pola penyalahgunaan anggaran yang terus berulang di berbagai daerah, mulai dari pengaturan proyek hingga gratifikasi dalam proses pengadaan. Kasus ini, menurutnya, menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam kebijakan anggaran.  

Pokok pikiran (pokir) DPRD juga menjadi perhatian dalam rakor ini. Setyo menegaskan bahwa pokir seharusnya menjadi sarana menyalurkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika disalahgunakan, hal ini dapat memicu konflik kepentingan yang berujung pada tindak pidana korupsi. 

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa meski pengawasan KPK terhadap pemerintahan daerah tidak selalu tampak, proses monitoring tetap berjalan. Kepala daerah telah melalui proses panjang sebelum menjabat, dan tantangan berikutnya adalah menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional.  

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan KPK, transparansi diharapkan tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan yang lebih baik. (jsa)