Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 23 October 2025

Created: 23 October 2025

Purwodadi— Transparansi tidak berhenti pada angka atau dokumen. Ia tumbuh dari kesadaran bersama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat itulah yang terus dirawat Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam perjalanan panjang menuju birokrasi yang terbuka dan akuntabel.

Kamis (23/10/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mudzakir Walad, menerima kunjungan Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati itu merupakan bagian dari tahapan Tes Kemampuan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan visitasi verifikasi badan publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi.

Dalam tahapan ini, tim Komisi Informasi melakukan pemeriksaan dokumen, menilai presentasi, dan melihat sejauh mana keterbukaan dijalankan oleh badan publik. Dari hasil penilaian tersebut, Grobogan meraih skor 97, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.


“Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Ini bukti komitmen tentang keterbukaan informasi publik. Setelah mengecek dokumen dan presentasi, kami memberikan nilai 97,” ujar Komisioner KI Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana.

Ia menjelaskan, visitasi bukan semata ajang penilaian, melainkan cara untuk mengukur komitmen badan publik di lapangan. “Apakah sebuah badan publik mau menjadi informatif atau tidak, semuanya tergantung komitmen masing-masing,” tuturnya.

“Dari kami di Komisi Informasi, tentu tidak lepas tangan. Kami terus melakukan pembinaan agar semua badan publik mampu mengelola informasi secara baik, yang memang terbuka dibuka, yang dikecualikan dijaga sebagaimana mestinya”, ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Anang Armunanto, menyampaikan bahwa tahapan ini menjadi ruang penting untuk mengukur keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Ini bukan sesuatu yang ringan atau mudah. Semua pihak, mulai dari perangkat daerah, Bagian, sampai kecamatan, ikut berperan dalam pelayanan publik di Grobogan,” ujarnya.

Ia menegaskan, dokumen yang lengkap saja tidak cukup tanpa praktik yang sejalan di lapangan. “Kalau pemenuhan eviden dan data dukung sudah bagus, maka praktiknya juga harus baik,” katanya. “Implementasi di lapangan itulah yang sesungguhnya menunjukkan kualitas keterbukaan informasi kita.”

Sekda Anang menambahkan, keterbukaan informasi harus dimaknai sebagai budaya kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. “Kami tentu masih banyak kekurangan,” ucapnya. “Namun kami berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan, dengan bimbingan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.”


Tahapan visitasi ini menjadi bagian dari perjalanan menuju uji publik—tahap akhir dalam proses Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025. Lebih dari sekadar penilaian, momen ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi perlu terus dijaga melalui praktik pelayanan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap lini pemerintahan

Melalui upaya-upaya ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus menata langkah untuk membangun birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan dekat dengan masyarakat—sebuah perjalanan yang mungkin belum selesai, tetapi terus dijalankan dengan konsistensi dan niat baik untuk melayani. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 22 October 2025

Created: 22 October 2025

Purwodadi— Setiap langkah birokrasi yang efisien berawal dari alur kerja yang tertata dengan baik. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut bukan hanya cepat merespons, tetapi juga mampu bekerja secara sistematis dan terukur. Karena itu, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan mulai menyusun Peta Proses Bisnis sebagai fondasi penting untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas kerja antarbagian.

Selasa (21/10/2025), Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda menggelar Rapat Penyusunan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah di Ruang Rapat Lantai 2 Setda. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekda, Catur Suhantoro, yang menegaskan bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan langkah awal membangun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta menjadi landasan peningkatan kinerja organisasi.

“Penyusunan peta proses bisnis penting sebagai dasar dalam penyusunan SOP serta peningkatan kinerja organisasi. Kami harap seluruh bagian aktif memberikan masukan sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Catur.

Rapat ini menghadirkan Lisa Inda Noviani, dari Bagian Organisasi Setda sebagai narasumber. Dalam paparannya, Lisa menjelaskan bahwa peta proses bisnis berfungsi menggambarkan hubungan kerja antarunit dalam penyelesaian suatu layanan atau kegiatan pemerintahan. Melalui dokumen ini, setiap bagian dapat memahami peran dan keterkaitannya dalam rantai pelayanan—membangun koordinasi yang lebih efektif dan akuntabel.

Ia menambahkan, penyusunan peta proses bisnis dilakukan melalui tahapan yang saling berkaitan: identifikasi proses utama dan pendukung, pemetaan alur kerja antarbagian, validasi serta sinkronisasi antarunit, hingga penetapan dokumen melalui keputusan Sekretaris Daerah. Narasumber juga menampilkan contoh dari perangkat daerah lain sebagai referensi, memberikan gambaran nyata bagaimana peta ini dapat menjadi alat ukur efektivitas dan efisiensi layanan publik.

Suasana rapat berlangsung dinamis. Peserta dari berbagai bagian aktif memberikan masukan dan berbagi pengalaman mengenai pola kerja di unit masing-masing. Dari diskusi tersebut disepakati bahwa penyusunan peta proses bisnis akan dilaksanakan secara bertahap dengan koordinasi Subbagian Perencanaan, serta pendampingan teknis dari Bagian Organisasi. Draft awal ditargetkan selesai dalam dua minggu untuk kemudian direviu bersama.

Langkah ini menandai keseriusan Sekretariat Daerah dalam memperkuat fondasi tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui penyusunan peta proses bisnis, setiap alur kerja diharapkan menjadi lebih efisien dan selaras, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari bagaimana setiap langkah di dalamnya mampu membentuk pelayanan yang lebih tertata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, pemerintah daerah berharap dapat menumbuhkan sistem kerja yang lebih efisien, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

(Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Grobogan | naskah olahan jsa)