Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 27 August 2025

Created: 27 August 2025

Jakarta — Penghargaan bukan sekadar simbol prestasi, melainkan cerminan dari kerja bersama yang dijalankan secara konsisten. Senin (25/8/2025), Pemerintah Kabupaten Grobogan menorehkan prestasi di bidang keagamaan melalui Penerangan Agama Islam (PENAIS) Award 2025 dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada malam penganugerahan yang digelar di Jakarta, penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, dan diterima atas nama Bupati Grobogan, Setyo Hadi, oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Drs. Kurnia Saniadi, M.Si. Menteri Agama juga menutup acara sekaligus memberikan penghargaan kepada seluruh penyuluh agama Islam dan kepala daerah penerima Penais Award 2025, mengapresiasi dedikasi, inovasi, dan kontribusi nyata mereka dalam memperkuat kehidupan beragama di masyarakat.

“Pada malam ini, jangan lihat apa yang diperoleh dan jangan lihat siapa yang memberikan. Kita yakin Tuhan dan malaikat menjadi saksi bahwa kita telah berjasa untuk mengangkat martabat kehidupan masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia,” ujar Menag di Jakarta.

PENAIS Award 2025 memberikan apresiasi kepada 43 kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, atas peran aktif mereka dalam mendukung kerja para penyuluh agama. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi nyata pemerintah daerah dalam menciptakan ruang dan kebijakan yang memungkinkan penyuluh hadir lebih dekat dengan masyarakat, sehingga manfaat dakwah, bimbingan, dan layanan keagamaan dapat dirasakan secara lebih luas.

Menteri Agama menekankan bahwa peran penyuluh agama di masyarakat tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga memahami kondisi sosial dan psikologis umat, memberikan penyuluhan rohani yang menghadirkan ketenangan serta kepuasan batin. “Kebutuhan masyarakat bukan hanya materi, bukan hanya pembangunan jalan atau sekolah, tetapi mereka membutuhkan penyuluhan rohani dan kepuasan batin,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan pentingnya ketulusan dalam menyampaikan pesan. “Semua yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, itulah yang akan mendarat ke hati yang sangat dalam,” pungkas Menag.

Bagi Pemkab Grobogan, penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan keseimbangan antara kemajuan fisik, penguatan pendidikan, dan pembinaan kehidupan beragama yang harmonis. PENAIS Award mengusung tema “Bergerak, Berinovasi dan Berdampak”, mencerminkan semangat transformasi layanan bimbingan dan penyuluhan agama Islam di seluruh Indonesia.

Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen memperkuat peran dalam mendukung kehidupan keagamaan. Setiap program pembangunan diarahkan untuk menumbuhkan nilai kebersamaan, toleransi, dan keteguhan iman di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, penghargaan seperti PENAIS Award bukan hanya tentang pengakuan formal, tetapi tentang komitmen nyata menghadirkan masyarakat yang cerdas, bermoral, dan harmonis dalam kehidupan beragama. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 26 August 2025

Created: 26 August 2025

Purwodadi — Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar kewajiban administratif. Ia merupakan fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, dipercaya, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkannya adalah penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Semangat inilah yang diwujudkan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Pengumuman RUP APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, pada Selasa (26/8/2025) di Purwodadi. Kegiatan ini diikuti oleh para admin RUP perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas tersusunnya RUP TA 2025, seraya menekankan perlunya peningkatan kualitas agar dokumen ini benar-benar menjadi pegangan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Dalam penyusunan RUP kita sudah lumayan bagus, tapi masih ada ruang untuk kita tingkatkan, misalnya ketepatan rencana waktu pemilihan penyedia, ketepatan rencana pelaksanaan pekerjaan, ketepatan pemilihan metode pengadaannya, termasuk prioritas produk dalam negeri,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas RUP tidak hanya penting untuk kelancaran internal perangkat daerah, tetapi juga berkaitan dengan aspek pengawasan eksternal. Setiap kegiatan pengadaan harus ditayangkan dalam sistem, dan data RUP menjadi salah satu indikator yang dipantau dalam program pencegahan korupsi terintegrasi. Dengan kata lain, mutu penyusunan RUP ikut menentukan penilaian tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa penyusunan RUP juga memerlukan keterpaduan kebijakan. Sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci agar pengadaan berjalan sesuai aturan, sekaligus memenuhi indikator yang dipantau secara nasional.

“Dengan adanya sinkronisasi ini, pemerintah daerah bisa menyusun dan mengumumkan RUP secara lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga berpesan agar forum Bimtek dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Banyaklah bertanya kepada narasumber, pahami fitur-fitur baru di SIRUP, dan cermati setiap detail penyusunan RUP. Jadikan kesempatan ini sebagai upaya memperkuat kinerja pengadaan kita,” pesannya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Muhlisin, menambahkan, pemahaman teknis yang baik akan mendukung kelancaran perangkat daerah dalam menyusun dan mengumumkan RUP APBD Perubahan.

“Dengan pemahaman yang baik, organisasi bisa melaksanakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan Perpres 46/2025,” ujarnya.

Sesi materi teknis dalam Bimtek ini disampaikan oleh Pandu Taruna Kristianto Guterres dari Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bimtek ini bukan sekadar forum teknis, melainkan ruang pembelajaran bersama untuk memperbaiki tata kelola pengadaan. Melalui langkah-langkah seperti ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya memastikan setiap rupiah anggaran tersalurkan dengan tepat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Karena pada akhirnya, tata kelola pengadaan yang baik bukan hanya soal prosedur, melainkan tentang komitmen menghadirkan pelayanan publik yang tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. (jsa)