Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 15 June 2026

Created: 15 June 2026

Purwodadi – Berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merealisasikan anggaran secara tepat waktu. Semakin cepat program dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Grobogan, Muhlisin, saat memimpin apel pagi ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, Bapperida, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan di halaman Setda, Senin (15/6/2026).

Dalam amanatnya, Muhlisin menyoroti realisasi belanja barang dan jasa pemerintah yang hingga pertengahan Juni 2026 baru mencapai sekitar 35 persen. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target.

Ia mengingatkan bahwa percepatan realisasi belanja bukan semata berkaitan dengan penyerapan anggaran, melainkan juga menyangkut pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan yang telah disiapkan untuk masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah didorong untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Selain membahas optimalisasi pelaksanaan program, apel pagi juga diisi dengan pembacaan bersama Pernyataan Sikap Antikorupsi ASN Kabupaten Grobogan oleh peserta apel. Dalam pernyataan tersebut, peserta menyatakan komitmen untuk mewujudkan budaya antikorupsi, menolak segala bentuk korupsi, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.

Menurut Muhlisin, percepatan pelaksanaan program perlu dibarengi dengan komitmen menjaga integritas. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan kembali peran aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Peran tersebut, menurutnya, menuntut ASN untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Melalui pelaksanaan program yang tepat waktu dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, pemerintah daerah berharap berbagai manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Grobogan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 11 June 2026

Created: 11 June 2026

Semarang – Setiap program pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kualitas tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komitmen tersebut kembali mendapat pengakuan melalui capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Opini tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026).

Bupati Grobogan, Setyo Hadi, hadir menerima LHP. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Bupati menyampaikan bahwa capaian tersebut patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

“Ini adalah capaian yang membanggakan dan harus kita syukuri bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Semoga tahun depan bisa dipertahankan dan terus meningkat kualitasnya,” ujarnya.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Capaian tersebut lahir dari proses pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran, serta dukungan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Upaya tersebut penting karena setiap program pembangunan dan pelayanan publik pada akhirnya bergantung pada pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin baik tata kelola yang dibangun, semakin besar pula peluang program dan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, opini WTP tidak dimaknai sebagai akhir dari proses perbaikan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menilai capaian tersebut perlu menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab pada akhirnya, kualitas tata kelola keuangan tidak hanya tercermin dari hasil pemeriksaan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara lebih efektif. Melalui pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, pemerintah daerah berharap manfaat berbagai program dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. (jsa)