Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 18 September 2026

Created: 18 September 2026

Purwodadi— Peralihan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (Pemdi) membawa perubahan pada cara pemerintah daerah mengelola teknologi. Digitalisasi tidak lagi cukup ditandai oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh bagaimana data, proses kerja, keamanan, dan layanan saling terhubung sehingga teknologi benar-benar membantu penyelenggaraan pemerintahan.

Arah tersebut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Grobogan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto, Kamis (17/9/2026), di Ruang Rapat Wakil Bupati. Kegiatan tersebut difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Grobogan dengan menghadirkan narasumber dari Digitama.

Anang menekankan bahwa transformasi digital perlu dimulai dari cara pemerintah bekerja. Digitalisasi tidak semestinya hanya mengubah layanan manual menjadi layanan berbasis aplikasi, sementara proses di belakangnya tetap panjang dan berulang.

“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan layanan manual ke digital. Yang lebih penting, prosesnya menjadi lebih sederhana, datanya terhubung, dan layanan yang diterima pengguna benar-benar lebih mudah,” ujar Anang.

Karena itu, proses yang masih berulang perlu disederhanakan, sementara data dan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri perlu diarahkan agar dapat saling terhubung. Dengan begitu, teknologi tidak justru menambah lapisan pekerjaan baru, tetapi membantu aparatur bekerja lebih efektif sekaligus membuat layanan lebih mudah digunakan.

Gagasan tersebut sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan Digitama dalam rapat. Salah satunya adalah pengembangan arsitektur to-be untuk layanan digital yang menggambarkan proses layanan secara lebih utuh, termasuk berdasarkan tahapan kebutuhan atau life event. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat integrasi proses dan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Artinya, ketika satu kebutuhan melibatkan beberapa perangkat daerah, layanan tidak semestinya berjalan sebagai rangkaian sistem yang terpisah. Data dan proses perlu dirancang agar dapat saling mendukung sehingga pengguna tidak menghadapi tahapan yang sebenarnya dapat disederhanakan atau diintegrasikan.

Transformasi tersebut juga menyentuh kemampuan aparatur. Digitama merekomendasikan pengembangan kompetensi ASN pada kemampuan digital yang relevan dengan jabatan dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Digital. Partisipasi dalam komunitas belajar, platform pembelajaran, serta forum pembelajaran di tingkat internal, nasional, maupun internasional juga didorong sebagai bagian dari pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keterhubungan sistem perlu berjalan beriringan dengan keamanan. Penguatan implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) mencakup tata kelola, kesadaran dan kompetensi ASN, pemenuhan hak subjek data pada layanan digital, pengamanan data pribadi, serta pengelolaan risiko dan dampak pelindungan data pribadi.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rangka persiapan evaluasi Pemerintah Digital 2026. Grobogan juga perlu memastikan kesiapan data dan informasi pendukung untuk tahapan wawancara yang dijadwalkan pada 25 September mendatang.

Namun, evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses yang lebih luas. Ada 20 indikator Pemerintah Digital yang perlu terus direviu agar implementasinya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan evaluasi, melainkan menjadi bahan untuk melihat kembali apa yang sudah berjalan dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

Transformasi digital dengan demikian bukan semata soal menambah sistem baru. Yang dibangun adalah cara kerja pemerintahan yang lebih terhubung—ketika data dapat digunakan lintas proses, pekerjaan yang berulang dapat dipangkas, aparatur memiliki kemampuan yang sesuai, dan teknologi membantu layanan berjalan lebih sederhana. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 08 September 2026

Created: 08 September 2026

Purwodadi— Akreditasi rumah sakit bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat, tetapi bagian dari upaya memastikan standar mutu dan keselamatan diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu, proses survei akreditasi perlu menjadi kesempatan untuk melihat kembali bagaimana pelayanan dijalankan sekaligus menemukan hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Hal tersebut disampaikan Bupati Grobogan Setyo Hadi saat menerima tim survei akreditasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna di Aula RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, Selasa (8/9/2026).

Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto selaku Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD beserta jajaran Dewan Pengawas. Hadir pula Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, dr. Yusriani, beserta jajaran manajemen rumah sakit.

Setyo menyampaikan harapan agar proses survei dapat dilakukan secara cermat dan memberikan arahan yang dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.

Menurutnya, standar yang dinilai dalam akreditasi perlu diterapkan dalam budaya kerja sehari-hari. Masyarakat pada akhirnya akan melihat pelayanan yang mereka terima, bukan semata-mata dokumen yang disiapkan untuk memenuhi penilaian.

“Akreditasi adalah pintu gerbang menuju perbaikan yang berkelanjutan. Justru tugas kita adalah bagaimana menjaga dan menerapkan standar ini sebagai budaya kerja sehari-hari,” ujar Setyo.

Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan dirasakan melalui berbagai hal yang bersentuhan langsung dengan pasien, mulai dari ketepatan dan keamanan pelayanan hingga sikap petugas dalam memberikan layanan. Karena itu, standar yang menjadi bagian dari proses akreditasi perlu diterjemahkan dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Dalam kesempatan tersebut, Setyo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran RSUD Dr. R. Soedjati yang selama ini menjalankan pelayanan kesehatan di Kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan agar rumah sakit dapat berkembang dan memberikan pelayanan yang semakin baik, responsif, humanis, dan terjangkau.

Sementara itu, Ketua Tim Survei Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna, Kinik Darsono, menjelaskan bahwa proses survei dilakukan dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan rumah sakit terhadap standar yang ditetapkan. Hasil akreditasi selanjutnya ditetapkan melalui mekanisme penilaian pada lembaga penyelenggara akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kinik juga mengingatkan perlunya penyesuaian sejumlah ketentuan di RSUD dengan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang berlaku sejak Juni 2026.

Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan ketentuan penyelenggaraan rumah sakit dan standar yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan. Salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam survei adalah penerapan rekam medis elektronik, sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi kesehatan.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan mutu dan keselamatan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan rumah sakit. Karena itu, pemenuhan ketentuan tersebut perlu berjalan seiring dengan penerapannya dalam proses pelayanan, sehingga standar yang dipenuhi dalam akreditasi benar-benar mendukung pelayanan yang diterima pasien.

Melalui proses survei dan evaluasi tersebut, berbagai hal yang sudah berjalan dapat dipertahankan, sementara bagian yang masih perlu diperbaiki dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, akreditasi tidak berhenti pada proses penilaian, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. (jsa)