Purwodadi – Bertempat di Gedung Riptaloka Setda Grobogan Badan Pusat Statistik Grobogan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), Rabu (17/6).

Kepala BPS Grobogan, Syafii Nur mengatakan, pencanangan dilakukan untuk membangun komitmen bersama di jajaran BPS untuk melakukan pencegahan korupsi dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani dengan menerapkan 8 area perubahan reformasi birokrasi BPS yakni dengan mengubah system manajemen, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan SDM, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih berkualitas.

Sementara itu Kepala Ombusdman Perwakilan Prov. Jawa tengah, Siti Farida, SH.MH, pihaknya akan selalu mengawal zona integritas yang dilakukan BPS Grobogan.

“Kami akan selalu mengawal apa yang dilakukan BPS Grobogan dalam membangun komitmennya untuk membangun zona integritas. Karena ini output nya wilayah bebas korupsi dan sebagai ujung ya adalah bagaiman meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Oleh Karena itu secara internal dibenahi, dirubah kemudian perlu dikomunikasikan dengan pihak eksternal atau stakeholder agar mereka juga mengetahui bahwa BPS sudah ada perubahan. Dan jangan lupa dalam memberikan pelayanan pun kami harapkan menggunakan falsafah Jawa yakni toto, titi, tanggap, tutuk dan tuntas”, tegasnya saat memberikan sambutan.

Bupati Grobogan yang diwakili Sekda Grobogan, Dr.Ir. Moh. Sumarsono, M.Si turut mengapresiasi langkah BPS untuk membangun zona integritas di lingkungannya, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dampak perubahan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bias menjadi semangat baru dalam upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan perubahan ini diharapkan hasilnya juga dapat dirasakan oleh masayarakat, kinerjanya juga semakin lebih baik, lebih transparan, tuntas, terukur dan masyarakat bisa puas”, tandas Sekda.

Hadir pada kesempatan itu perwakilan Ombusdman Jawa Tengah, Bupati yang diwakili Sekda Grobogan, Forkopimda Kabupaten Grobogan, Kepala BPS Grobogan dan jajaran serta OPD terkait.

(Kontributor : Protkompim)