Read Time: 1 min
Hits: 805

IMG 20220921 WA0023Grobogan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan berkomitmen mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Hal tersebut ditunjukkan dengan diselenggarakannya deklarasi Sekolah Ramah Anak di 3 (Tiga) sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Klambu, yakni SMP Negeri 1 Klambu, SD Negeri 1 Klambu, dan SD Negeri 4 Klambu. Acara tersebut dilangsungkan di Aula SMP Negeri 1 Klambu, Selasa (21/9/2022).
Ketiga sekolah yang mendeklarasikan program SRA sepakat untuk melaksanakan pelayanan sesuai hak-hak anak dan siap menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk nyaman, aman dan menyenangkan tanpa adanya bullying atau perundungan, serta menciptakan situasi sekolah yang ramah anak agar peserta didik lebih bermartabat.
“Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ketiga sekolah dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait untuk memenuhi hak-hak anak, yakni sejuk, aman, nyaman menyenangkan dalam belajar dan lingkungan sekolah sehat”, tegas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan, Drs. Mokamat, M.Si.
Sekolah Ramah Anak  adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sebagai wujud komitmen bersama, dalam rangkaian acara tersebut secara simbolis dilakukan penandatangan prasasti deklarasi Sekolah Ramah Anak oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Jajaran Forkopimcam Kecamatan Klambu, Camat Klambu, ketiga Kepala Sekolah, serta perwakilan murid dan siswa.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang SMP Sudarmanto, S.Pd., M.Pd, Kepala Bidang PTMPK Sudrajat, S.Pd dan Kepala Seksi SD Drs. Sunardi, M.M, Kepala Seksi SMP Suwoyo, Kepala Puskesmas Klambu Edi Purwanto, SKM, Korwilcam Pendidikan Klambu Nur Hadiyanto, S.Pd, Kades Klambu Sri Suyanti, S.H, perwakilan siswa SD dan SMP, beserta orang tua murid  ketiga sekolah.
 
(Kontributor: Tata Pemerintahan—mK; editor: Protkompim—JSA)
Read Time: 1 min
Hits: 672

IMG 20220915 WA0002Grobogan - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Grobogan mengukuhkan Desa Tangguh Bencana di Desa Penganten Kecamatan Klambu yang dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Seremoni pengukuhan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 bertempat di Balai Desa Penganten Kecamatan Klambu. Hadir dalam acara tersebut berbagai unsur lembaga desa diantaranya Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, PKK, Ketua RT/RW, Karang Taruna,Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat Desa yang formal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Difabel yang potensial.

Desa Tangguh bencana (Destana) yaitu Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Adapun tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah  Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, Meningkatkan kapasitas kelembagaa nmasyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Grobogan, Drs. Mokamat,M.Si mengatakan bahwa program Desa/kelurahan Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain bencana adalah urusan bersama, berbasis pengurangan resiko, pemenuhan hak masyarakat, masyarakat menjadi pelaku utama, dilakukan secara partisipatoris, mobilisasi sumber daya lokal, Inklusif, berlandasakan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, keberpihakan kepada kelompok rentan, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, multi ancaman, otonomi dan desentralisasi, pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan diselenggarakan secara lintas sektor”.

Kontributor : Tata Pemerintahan - mK.

Read Time: 1 min
Hits: 9858

WhatsApp Image 2022 06 27 at 08.52.15Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Guna kejelasan wilayah administratif untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten yang terbagi dari beberapa wilayah Kecamatan, perlu adanya penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan.

Penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan ini mendasari Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam berproses melalui beberapa tahapan, diantaranya pelacakan dan penentuan posisi batas Kecamatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 31 Maret 2022 dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

Dari hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Kecamatan tersebut, dilakukan rapat koordinasi untuk klarifikasi dan verifkasi hasil pengecekan batas wilayah Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 bertempat di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Plt. Asisten Pemerintahan dihadiri oleh Bappeda Kab. Grobogan, DPUPR Kab. Grobogan, Dispermades Kab. Grobogan, Kabag. Pemerintahan Setda Grobogan beserta staf, Kantor Pertanahan Kab. Grobogan, Kecamatan dan Desa pada segmen batas Kecamatan Geyer, Toroh, dan Purwodadi. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kecamatan, dan Desa di Boyolali juga hadir dalam kegiatan tersebut, karena pada sisi selatan Kecamatan Geyer berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Drs. TEGUH HARJOKUSUMO R., M.Si. menyampaikan bahwa rapat koordinasi seperti ini untuk mengklarifikasi dan memverikasi hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Kecamatan yang telah dilakasanakan beberapa waktu lalu, sebagai upaya antisipasi terjadinya kesalahan data sehingga terwujud tertib administrasi kewilayahan yang tepat. Dalam menentukan batas wilayah harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berbatasan dan dituangkan dalam berita acara.

Kabag Pemerintahan (Drs. MOKAMAT, M.Si) menyampaikan bahwa kegiatan Penetapan dan Penegasan batas wilayah kecamatan dilakukan secara bertahap, mengingat Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2021 sudah diawali oleh Kecamatan Pulokulon sebagai role model bagi Kecamatan yang lainnya. Disamping itu kita sudah punya aplikasi Digitalisasi Titik Tapal Batas (DIK TABA) Kecamatan.

ARDIAN WAHYU,S.STP,M.Si. selaku Subkoord Administrasi Kewilayahan menambahkan, harapan kedepan tidak hanya penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan saja, namun juga Desa. untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas suatu wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

More Articles ...

Page 4 of 6