Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 11 June 2026

Created: 11 June 2026

Semarang – Setiap program pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kualitas tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komitmen tersebut kembali mendapat pengakuan melalui capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Opini tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026).

Bupati Grobogan, Setyo Hadi, hadir menerima LHP. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Bupati menyampaikan bahwa capaian tersebut patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

“Ini adalah capaian yang membanggakan dan harus kita syukuri bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Semoga tahun depan bisa dipertahankan dan terus meningkat kualitasnya,” ujarnya.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Capaian tersebut lahir dari proses pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran, serta dukungan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Upaya tersebut penting karena setiap program pembangunan dan pelayanan publik pada akhirnya bergantung pada pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin baik tata kelola yang dibangun, semakin besar pula peluang program dan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, opini WTP tidak dimaknai sebagai akhir dari proses perbaikan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menilai capaian tersebut perlu menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab pada akhirnya, kualitas tata kelola keuangan tidak hanya tercermin dari hasil pemeriksaan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara lebih efektif. Melalui pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, pemerintah daerah berharap manfaat berbagai program dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 10 June 2026

Created: 10 June 2026

Purwodadi – Masyarakat tentu berharap setiap program dan anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata. Karena itu, pengawasan dan tindak lanjut atas setiap temuan menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta terus mengalami perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Grobogan, Setyo Hadi, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Semester I Tahun 2026 di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan, Rabu (10/6/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat maupun lembaga pengawas eksternal tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan. Menurutnya, pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Setiap rekomendasi hasil audit, monitoring, maupun evaluasi perlu ditindaklanjuti secara serius agar permasalahan yang ditemukan tidak terus berulang.

“Segera dilengkapi, diselesaikan, dan ditindaklanjuti dengan baik,” tegasnya.

Bupati juga meminta kepala perangkat daerah dan kepala desa segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari pengawas internal maupun eksternal, agar temuan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

Khusus bagi pemerintah desa, ia mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di tingkat desa.

Melalui Rakorwas Semester I Tahun 2026, Bupati berharap sinergi antara Inspektorat, perangkat daerah, dan pemerintah desa semakin kuat sehingga berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terus ditingkatkan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, mengingatkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sementara Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemantauan atas pelaksanaannya.

Menurut Sekda, berbagai capaian yang telah diraih perangkat daerah maupun pemerintah desa perlu dijaga melalui komitmen terhadap perbaikan tata kelola. Ia mengingatkan agar hasil pengawasan tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada.

“Sudah banyak hal baik yang dilakukan di desa. Jangan sampai karena temuan pengawasan, capaian yang sudah dibangun menjadi kurang bernilai,” ujarnya.

Sekda juga menyoroti masih adanya temuan yang berulang, antara lain karena sistem pengendalian intern yang belum berjalan optimal, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan yang belum maksimal, analisis risiko yang belum memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penguatan pengendalian dan kepatuhan menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan mampu menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Grobogan, Nur Nawanta, menjelaskan bahwa Rakorwas menjadi sarana memperkuat komunikasi, mengoptimalkan tindak lanjut hasil pengawasan, sekaligus memutakhirkan data pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Ia menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah temuan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut, termasuk beberapa temuan lama yang masih terbuka baik di perangkat daerah maupun pemerintah desa. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaiannya agar tidak menjadi temuan yang terus berulang pada pemeriksaan berikutnya.

Sebagai tindak lanjut Rakorwas, peserta akan mengikuti desk yang dibagi ke dalam enam kelompok guna membahas dan mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sesuai bidang masing-masing.

Melalui penguatan pengawasan, percepatan tindak lanjut rekomendasi, dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya memastikan setiap program dan anggaran dikelola secara akuntabel sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal. (jsa)